UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM PERLINDUNGAN HUKUM PADA MEREK TERHADAP PENGRAJIN BATIK PEKALONGAN

Penelitian ini mengenai Upaya Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Hukum Pada Merek Terhadap Pengrajin Batik Pekalongan . Tujuan penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisa bagaimana perlindungan hukum terhadap merek batik pekalongan dan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran pendaftaran merek serta faktor penyebab belum mendaftarkan mereknya bagi pengrajin batik Pekalongan di Kota Pekalongan. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis empiris, yaitu hasil suatu penelitian yang menelaah kaidah-kaidah hukum. Spesifikasi dalam penelitian tesis ini berupa penelitian deskriptif analitis, karena dalam penelitian ini penulis bermaksud menggambarkan dan melaporkan secara rinci,sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan pendaftaran merek bagi pengrajin Batik Pekalongan di Kota Pekalongan. Dalam penarikan kesimpulan , penulis menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian ini adalah Dengan mendaftarkan mereknya, maka memperoleh surat pendaftaran merek yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral HKI disahkannya pendaftaran atau petikan resmi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral HKI dan Pemkot dalam memberikan perlindungan hukumnya kepada para pengrajin batik yang memiliki merek terdaftar. Upaya Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesadaran Mendaftarkan Merek Bagi Pengrajin Batik Pekalongan dengan mengadakan sosialisai kepada para pengrajin langsung ke sentra-sentranya serta melalui media cetak dan Radio Batik Pekalongan juga media Online melalui situs internet Kota pekalongan yaitu www.bisnispekalongan.com, dan juga memberdayakan klinik konsul HKI. Banyaknya pengrajin batik Pekalongan di Kota Pekalongan yang belum menyadari bahwa merek sangat penting kaitanya dalam peningkatan daya saing produk dalam pasaran dan faktor penyebab dari belum mendaftakan mereknya dikarenakan minimnya pengetahuan tentang pendaftaran merek, serta faktor biaya yang dimiliki oleh para pengrajin