Pelaksanaan IṠbᾹt nikah keliling oleh pengadilan agama Kisaran Kabupaten Asahan

Zakat di Aceh dikelola oleh Baitul Mal berdasarkan Qanun No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal. Dasar hukum secara nasional mengenai pelaksanaan pengelolaan zakat ditentukan dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Selain itu, pembayaran zakat merupakan kewajiban bagi setiap umat Islam yang kemudian dibagikan kepada asnaf yang berhak menerima sebagaimana ketentuan yang berlaku. Standard pengelolaan zakat telah dimasukkan sebagai PAD, harus mematuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Namun, realita di Aceh, khususnya di Banda Aceh, penempatan dana zakat sebagai PAD dimasukkan sebagai APBA, dan rekening daerah melalui akuntan daerah. Sehingga menimbulkan perbedaan pengaturan dimana hakikatnya zakat wajib dibagikan langsung kepada asnaf apabila telah terpenuhi syarat yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan pengelolaan zakat di Kota Banda Aceh terhadap implementasi Qanun No.10 tahun 2007 tentang Baitul Mal dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan, mengkaji kendala yang dihadapi oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh terhadap implementasi terhadap Qanun No.10 Tahun 2007 dalam mengalokasikan dan mendayagunakan zakat sebagai PAD. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum Islam, dengan pendekatan inventarisasi hukum positif. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder yang meliputi data primer, data sekunder, dan data tersier. Selain itu juga dilakukan penelitian lapangan dengan mewancarai responden dan informan terkait penelitian. Setelah data dikumpulkan, diseleksi, diklasifikasi, dan disusun dalam bentuk naratif. Data yang telah diolah dengan menggunakan metode deduktif yang kemudian dituangkan dalam bentuk karya ilmiah ini dan disusun secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran zakat kepada mustahik oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh dilakukan menurut Peraturan Walikota Banda Aceh No. 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Kota Banda Aceh dan Instruksi Walikota Banda Aceh No. 2/INSTR/2010 tentang Pemungutan Zakat dan Infaq Pendapatan dan Jasa/Honorarium Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil Kota Banda Aceh, dengan cara penyusunan dalam program atas persetujuan Dewan Pertimbangan Syari’ah. Pelaksanaan pendistribusian tersebut dilakukan sejalan dengan Qanun No. 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan zakat. Namun, dalam hal pendistribusian dana zakat terdapat kendala yaitu setiap dana zakat yang akan dibagikan harus melihat DPA yang sesuai dengan APBA. Berbanding terbalik dengan aturan hukum Islam yang menetapkan bahwa setiap dana zakat yang telah terkumpul wajib langsung dibagikan kepada asnaf. Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Aceh dalam pendistribusian dana zakat adalah proses teknis dalam hal pendayagunaan zakat harus melalui akuntan daerah sehingga harus melalui prosedur keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Disarankan kepada Pemerintah Aceh agar dapat merevisi kembali ketentuan tentang zakat dalam hal ini termasuk Qanun No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, sehingga sesuai dengan cita-cita dari yang dituangkan dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan hukum Islam secara umumnya. Disarankan kepada Pemerintah Aceh agar dapat mengalokasikan dana zakat diluar PAD, dan menetapkan rekening khusus yang dapat dikelola secara khusus oleh Baitul Mal, dengan harapan dapat digunakan dan disalurkan kepada pihak yang berhak menerimanya tanpa harus melalui prosedur birokratis yang lama. Disarankan kepada Pemerintah Aceh agar dapat melakukan sosialisasi hukum secara berkala terkait pelaksanaan, pendayagunaan, pengelolaan, dan pendistribusian, sehingga masyarakat dapat mengetahui dengan jelas mekanisme pengelolaan zakat