TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT (Studi Kasus Putusan No. 684/Pid.B/2016/PN.Mks)

ABSTRAK\ud Herwindah Annisah (B111 13 001) ???Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat??? (Studi Kasus Putusan Nomor 684/ Pid.B/ 2016/ PN.Mks). Dibimbing oleh Said Karim sebagai Pembimbing I dan Nur Azisa sebagai Pembimbing II.\ud Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui dua hal, pertama untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pemalsuan surat dalam Putusan Nomor 684/ Pid.B/ 2016/ PN. Mks dan yang kedua untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam penjatuhan hukuman sebagaimana dalam Putusan Nomor 684/ Pid.B/ 2016/ PN. Mks.\ud Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar dengan metode penelitian yang digunakan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara hakim sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai literature, peraturan perundang-undangan, dokumen, serta pendapat para ahli yang berhubungan dengan pembahasan penulisan ini.\ud Hasil penelitian yang dicapai menunjukkan bahwa: (1) dakwaan jaksa penuntut umum telah memiliki sifat dan hakekat suatu dakwaan yang telah menguraikan secara jelas dan lengkap baik mengenai identitas terdakwa maupun mengenai uraian dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa disertai dengan waktu dan tanggal serta tempat perbuatan itu berlangsung. Putusan hakim yang sudah sesuai dengan hukum yang berlaku yaitu dengan adanya dua alat bukti yang sah (2) pertimbangan oleh mejelis hakim di hadapan pengadilan dalam mengambil keputusan mencerminkan keadilan kepada semua pihak khususnya kepada para terdakwa, yakni tidak hanya berdasarkan pertimbangan yuridisnya tetapi juga pertimbangan sosiologisnya, yang mengarah pada latar belakang terjadinya kejahatan, Hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan itu dengan alat-alat bukti sah, serta menciptakan hukum sendiri yang bersendikan keadilan yang tentunya tidak bertentangan dengan pancasila sebagai sumber dari segala hukum