TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBANTUAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN STNK (Studi Kasus Putusan No. 1745/Pid.Sus/2016/PN.MKS)

2017ABSTRAK \ud Nara Rebrisat (B11113392), ???Tinjauan Yuridis Terhadap Pembantuan \ud Tindak Pidana Pemalsuan STNK (Sudi Kasus Putusan No. \ud 1745/Pid.Sus/2016/PN.MKS) dibimbing oleh Bapak Slamet Sampurno \ud selaku Pembimbing I dan Bapak Amir Ilyas selaku Pembimbing II. \ud Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana \ud materiil terhadap pembantuan tindak pidana pemalsuan STNK dalam perkara \ud putusan nomor 1745/PID.SUS/2016/PN.MKS serta untuk mengetahui \ud pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap \ud pembantuan tindak pidana pemalsuan STNK dalam putusan nomor \ud 1745/PID.SUS/2016/PN.MKS. \ud Penelitian ini dilaksanakan di Makassar, Sulawesi Selatan dengan \ud memilih instansi yang terkait dengan masalah dalam skripsi ini yaitu \ud Pengadilan Negeri Makassar. Dengan berdasarkan data, baik yang diperoleh \ud dengan mengadakan wawancara langsung dengan hakim, maupun \ud mempelajari data yang diperoleh melalui penelitian normatif yakni \ud penelusuran berkas/dokumen, buku serta hasil membaca literatur yang \ud berkaitan dengan masalah yang dibahas. \ud Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) penerapan hukum pidana \ud terhadap pelaku pembantuan pemalsuan surat dalam putusan Nomor : \ud 1745/Pid.Sus/2016/PN.MKS, dimana pelaku didakwa dengan dakwaan \ud alternatif yaitu Kesatu : Pasal 266 ayat (1) KUHP; atau Kedua : Pasal 263 \ud ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP; atau Ketiga : Pasal 263 ayat (2) \ud KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP. Dalam Tuntutannya, Penuntut Umum \ud menuntut pelaku bersalah atas dakwaan ketiga yakni Pasal 263 ayat (2) \ud KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di \ud muka persidangan membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut. dan \ud Majelis Hakim dengan yakin menerapkan Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal \ud 56 ayat (1) KUHP untuk memidana pelaku. Sehingga penerapan hukum \ud pidana dalam perkara ini telah sesuai dan tepat. 2) Pertimbangan hukum \ud Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam perkara ini \ud telah sesuai, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka \ud persidangan seperti keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang \ud bukti, petunjuk-petunjuk hingga pertimbangan-pertimbangan sosiologis yang \ud membentuk keyakinan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa