TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT ( Studi Kasus Putusan No. 158/Pid.B/2014/PN.Watampone )

2017ABSTRAK \ud \ud Andi Nurul Fadillah (B111 13 035), Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak \ud Pidana Lalu Lintas yang Mengakibatkan Luka Berat (studi kasus \ud putusan No. 158/Pid.B/2014/PN.WTP), dibawah bimbingan Bapak Andi \ud Sofyan selaku pembimbing I, dan Bapak Amir Ilyas selaku Pembimbing II \ud Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana \ud Oleh hakim dalam putusan No. 158/Pid.B/2014/PN.Wtp., dan \ud petimbangan hukum hakim dalam putusan No. \ud 158/Pid.B/2014/PN.Wtp.Penelitian ini dilaksanakan di Kota Bone yang \ud mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Watampone dengan \ud akan wawancara terhadap pihak-pihak terkait serta melakukan \ud pengumpulan data berkenaan dengan objek penelitian. \ud Temuan yang diperoleh dari penelitian ini, adalah majelis hakim yang \ud memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini telah menerapkan \ud aturan hukum yang berlaku sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang \ud berlaku. Hal ini dapat ditunjukkan dengan melihat bahwa majelis hakim \ud dalam memutuskan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur \ud tindak pidana kelalaian lalu lintas sesuai dengan Pasal 310 ayat (3) UU RI \ud No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, didasarkan \ud atas kebenaran materil yang diperoleh dari surat dakwaan, keterangan-\ud keterangan saksi, fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam proses \ud persidangan. \ud Pertimbangan hukum hakim dalam putusan No. \ud 158/Pid.B/2014/PN.Wtp., berdasarkan fakta-fakta yang timbul di \ud persidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas \ud perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat \ud melakukan perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan, \ud pelaku dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat \ud dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya. Ada unsur melawan \ud hukum, serta tidak adanya alasan penghapusan pidana