POLA KEMITRAAN PEMERINTAH DAN SWASTA DALAM KEBIJAKAN REKLAMASI PANTAI DI KOTA MAKASSAR

2017I N T I S A R I \ud \ud Afni A, E12113324, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan \ud Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin menyusun skripsi dengan judul Pola \ud kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam kebijakan reklamasi di Kota Makassar, \ud dibawah bimbingan Bapak Dr. H. Andi Samsu Alam, M.Si sebagai Pembimbing I \ud dan Bapak A. Lukman Irwan, S.IP, M.Si sebagai Pembimbing II. \ud \ud Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan pelaksanaan \ud kemitraan (kerjasama) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama pihak \ud pengembang yakni PT. Yasmin Bumi Asri dalam pelaksanaan reklamasi pantai di \ud Kota Makassar serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk mencapai tujuan \ud tersebut, digunakan metode penelitian kualitatif dengan mengurai data secara \ud deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, \ud serta dokumen dan arsip dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. \ud \ud Hasil penelitian menunjukan: Pertama, Dalam pelaksanaan reklamasi pantai di \ud Kota Makassar oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah melibatkan pihak \ud kedua pada proses pelaksanaannya yang terletak pada kawasan Center Point of \ud Indonesia (CPI). Keterlibatan pihak kedua sebagai pihak pengembang yakni PT. \ud Yasmn Bumi Asri. Pola kerjasama yang di bentuk Pemerintah Provinsi Sulawesi \ud Selatan bersama PT Yasmin Bumi Asri adalah pada pelakanaan reklamasi di \ud Center Point Of Indonesia (CPI). PT Yasmin Bumi Asri akan mengerjakan seluruh \ud proses pelaksanaan reklamasi sekitar 157,23 Hektar. Pembangunan Center Point \ud Of (CPI) Indonesia dilatarbelakangi rencana tata ruang nasional berdasarkan \ud Peraturan Pemerintah No 26 tahun 2008. Salah satunya adalah kawasan \ud Mamminasata (Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar). Dalam \ud pembagiannya lahan pihak pemerintah akan memanfaatkan hasil dari reklamasi \ud sekitar 50,6 Ha dan untuk pihak pengembang akan memanfaatkan sekitar 106,7 \ud Ha hal ini sesuai dengan ditetapkannya Master Plan yang telah disepakati \ud bersama. Adapun hasil lahan yang telah di reklamasi akan dimanfaatkan dengan \ud dibangun fasilitas umum seperti masjid, area terbuka hijau, wisma negara, kantor \ud pemerintahan, museum, dan kawasan modern terintegritasi yang terdiri dari \ud pemukiman serta area komersial (pusat perberlanjaan, hotel, apartemen, dan \ud perkantoran) dengan tujuan untuk menciptakan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai \ud kawasan publik dan meningkatkan kualitas ekonomi maupun sosial Kota Makassar. \ud Kedua, faktor yang mempengaruhi hubungan kerjasama antara Pemerintah \ud Provinsi Sulawesi Selatan bersama pihak pengembang dalam hal ini PT Yasmin \ud Bumi Asri meliputi faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung yakni \ud bantuan modal dan peralatan, kebijakan pemerintah dan. Adapun faktor yang \ud menjadi penghambat yakni pembebasan lahan dan belum adanya perizinan \ud reklamasi oleh pemerintah Pusat. \ud \ud Kata Kunci : Pola Kemitaraan, Pemerintah, Swasta, Kebijakan Reklamasi \ud Panta