ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN MAROS

2017I N T I S A R I \ud \ud FEBRIYANTY FAJRY. R, Nomor Induk Mahasiswa E12113302, Program\ud Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas\ud Hasanuddin menyusun skripsi dengan judul Analisis Kebijakan\ud Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten\ud Maros, dibawah bimbingan Bapak Dr. Jayadi Nas, M.Si sebaga\ud Pembimbing I dan Bapak Rahmatullah, S.Ip, M.Si sebagai Pembimbing II.\ud \ud Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis upaya\ud Pemerintah Daerah dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten\ud Maros dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk mencapai tujuan\ud tersebut, digunakan metode penelitian kualitatif dengan mengurai data\ud secara deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi\ud wawancara mendalam, dokumen dan arsip dengan menggunakan teknik\ud analisis kualitatif. \ud \ud Hasil penelitian menunjukan dua hal : Pertama, upaya Pemerintah Daerah\ud dalam penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial\ud Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Dinas Koperasi, Perindustrian dan\ud Perdagangan Kabupaten Maros, melalui program penanggulangan\ud kemiskinan yang meliputi program keluarga harapan (PKH), program\ud pemberdayaan fakir miskin (KUBE-FM) dan program pemberdayaan\ud UMKM. Kedua, dalam pelaksanaannya terdapat berbagai faktor yang\ud mempengaruhi, meliputi faktor pendukung dan faktor penghambat. Fakto\ud pendukung yakni adanya komitmen antara pemerintah pusat dan daerah\ud adanya koordinasi yang baik antar aktor yang terlibat, adanya kerjasama\ud antar pihak yang terkait, adanya motivasi dari dalam diri setiap anggota \ud untuk mengikuti setiap kegiatan, adanya struktur organisasi yang\ud terintegrasi, dan pemanfaatan teknologi. Dan yang menjadi fakto\ud penghambat yakni kurangnya pemahaman masyarakat miskin terhadap\ud sanksi jika melanggar kewajiban, keterbatasan anggaran, kurangnya\ud kualitas sumber daya manusia, adanya hubungan yang kurang baik anta\ud anggota, kurangnya kemampuan yang dimiliki oleh pelaku UMKM serta\ud sarana dan prasarana yang belum memadahi