TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG DI BIDANG KEHUTANAN

2017ABSTRAK \ud \ud Adam Dwiky, B111 09 503, Tinjauan Yuridis Kewenangan Pemerintah \ud Kabupaten Enrekang Di Bidang Kehutanan. Dibimbing oleh Achmad \ud Ruslan selaku pembimbing I dan M. Hasrul selaku pembimbing II. \ud \ud Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah kewenangan \ud pemerintah Kabupaten Enrekang di bidang Kehutanan, serta untuk \ud mengetahui kendala yuridis dalam pelaksanaan Kewenangan Pemerintah \ud Kabupaten Enrekang di Bidang Kehutanan. \ud \ud Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Enrekang, tepatnya pada kantor \ud Bupati Enrekang dan di kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Enrekang \ud serta instansi yang terkait dengan masalah penelitian ini. Penulis \ud memperoleh data dengan melakukan beberapa wawancara dengan \ud narasumber, serta mengambil data yang relevan dengan penelitian, yaitu \ud literatur, karya ilmiah, jurnal, buku-buku, serta peraturan perundangan \ud yang berkaitan dengan masalah terkait. \ud \ud Berdasarkan analisis terhadap data-data yang diperoleh penulis selama \ud penelitian, maka hasil didapatkan adalah antara lain: (1) Bahwa \ud kewenangan pemerintah Kabupaten Enrekang di bidang kehutanan \ud meliputi perencanaan kehutanan, perizinan serta perlindungan dan \ud pengendalian hasil hutan. Dalam pelaksanaan kewenangan Pemerintah \ud Kabupaten Enrekang di bidang kehutanan menemui kendala yuridis yakni \ud disebakan dengan berlakunya Permenhut No. 30 Tahun 2012 tentang \ud penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak. Urusan \ud pemerintahan di bidang kehutanan merupakan urusan pemerintahan \ud konkuren yang bersifat pilihan, berpotensi untuk penyerapan tenaga kerja \ud dan pemanfaatan lahan, serta berbasis ekosistem. Pengaturan dan \ud pembagian urusan pemerintahan di bidang kehutanan berdasarkan \ud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah \ud dimaksudkan sebagai upaya agar penyelenggaraan urusan pemerintahan \ud pada sektor dimaksud jauh lebih bersih, akuntabel, efektif-efisien, dan \ud mampu memberikan jaminan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan \ud dan pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan. (2) Bahwa alih \ud fungsi kewenangan dalam peyelenggaraan urusan pemerintahan di \ud bidang Kehutanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 \ud Tentang Pemerintahan Daerah, akan berimplikasi terhadap struktur \ud kelembagaan, stakeholders dan pemangku kepentingan, peraturan terkait \ud sektor kehutanan dan berbagai produk hukum daerah. Untuk itu, dalam \ud pelaksanaan kewenangan dimaksud, perlu kehati-hatian dan kecermatan \ud guna meminimalisir implikasi yang bersifat negatif