TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PROSEDUR PENERBITAN SERTIFIKAT TANAH UNTUK PERTAMA KALI DI KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR 7

2017ABSTRAK \ud Putri Cut Keumalahayati (B12113310), Tinjauan Hukum terhadap \ud Pelaksanaan Prosedur Penerbitan Sertifikat Tanah Untuk Pertama Kali Di \ud Kantor Pertanahan Kota Makassar. Dibimbing oleh Achmad Ruslan dan \ud Sri Susyanti Nur. \ud Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana \ud pelaksanaan prosedur penerbitan sertifikat tanah untuk pertama kali di \ud Kantor Pertanahan Kota Makassar. Untuk mendapatkan sertifikat hak milik \ud atas tanah dari pendaftaran tanah pertama kali dikaitkan dengan asas \ud sederhana, asas aman, dan asas terjangkau yang dalam hal ini \ud dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar, serta untuk \ud mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam pelaksanaan \ud prosedur penerbitan sertifikat hak milik atas tanah pertama kali di Kantor \ud Pertanahan Kota Makassar. \ud Penelitian hukum ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif dan \ud apabila dilihat dari tujuannya termasuk dalam penelitian hukum deskriptif. \ud Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Teknik \ud pengumpulan data yang digunakan meliputi: wawancara, observasi \ud lapangan dan studi kepustakaan baik berupa buku-buku, peraturan \ud perundang-undangan, dokumen-dokumen dan sebagainya. \ud Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa pelaksanaan \ud pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kota Makassar dapat \ud disimpulkan: Bahwa ketepatan waktu dalam proses penerbitan sertifikat \ud tanah untuk pertama kali untuk saat ini belum cukup baik dalam \ud pelaksanaanya. Hal tersebut dikarenakan beberapa hal yaitu 1) \ud masyarakat yang kurang memahami mengenai persyaratan dalam \ud melaksanakan pendaftaran tanah pertama kali. Tidak adanya tabel atau \ud brosur yang menjelaskan prosedur pendaftaran tanah serta biaya dalam \ud pendaftaran tanah, serta kurangnya sosialisasi dari pihak Kantor \ud Pertanahan Kota Makassar terhadap pemohon yang melaksanakan \ud pendaftaran tanah untuk pertama kali, 2) kurangnya kordinasi antara \ud pemohon dengan pihak kantor pertanahan Kota Makassar dalam \ud melaksanakan proses pengukuran dan penetapan batas-batas bidang \ud tanah. 3) Tidak adanya partisipasi pegawai kantor pertanahan Kota \ud Makassar dalan membantu pemohon dalam pengecekan berkas melalui \ud pin di Kantor Pertanahan Kota Makassar.Adapun masalah yang dihadapi \ud Kantor Pertanahan Kota Makassar yaitu 1) kurangnya sumber daya \ud manusia yang menyebabkan keterlambatan waktu dalam proses \ud penerbitan sertifikat tanah yang tidak sesuai dengan SOP (Standar \ud Operasional Prosedur). 2)Tidak lengkapnya alas hak pemohon sehingga \ud memperlambat dalam proses penerbitan sertifikat tanah 3) Kurangnya \ud peralatan teknis seperti komputer untuk pemetaan.