PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PENGHUNI LEMBAGA PERMASYARAKATAN DI INDONESIA DITINJAU DARI SEGI HAM INTERNASIONAL

2017Liven. Pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap Penghuni Lembaga\ud Permasyarakatan di Indonesia Ditinjau Dari Segi HAM Internasional.\ud Dibimbing oleh Muhammad Ashri dan Iin Karita Sakharina.\ud Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pelanggaran ham yang\ud terjadi terhadap penghuni lembaga permasyarakatan di Indonesia yang\ud ditinjau dari instrumen ham internasional serta bentuk perlindungan yang\ud diberikan oleh indonesia terhadap pelanggaran ham baik melalui instrumen\ud ham internasional maupun instrumen ham nasional.\ud Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis empiris.\ud Data dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian\ud lapangan yang kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif\ud untuk mendapatkan hasil yang bersifat deskriptif.\ud Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan bentuk pelanggaran HAM\ud yang terjadi terhadap penghuni lembaga permasyarakatan ada 7 hak\ud narapidana yang dilanggar yang ditinjau dari Standard Minimum Rules for\ud Treatment of Prisioners, Universal Convention Against Torture (UNCAT), dan\ud International Covenant Civil and Political Rights (ICCPR). Mengenai bentuk\ud perlindungan bagi pelanggaran ham terhadap penghuni lembaga\ud permasyarakatan, indonesia telah meratifikasi konvesi terkait ham penghuni\ud lembaga permasyarakatan seperti UNCAT dan ICCPR serta mengeluarkan\ud peraturan nasional seperti UU No 39 tahun 1999, UU No 12 tahun 1995, dan\ud lain-lain.\ud Kesimpulan dari pembahasan tersebut, pelanggaran terhadap hak-hak\ud penghuni lapas dapat disebabkan karena kelalaian negara yang tidak\ud memenuhi kewajibannya. Pelanggaran hak tesebut dapat ditinjau dari\ud Standard Minimum Rules for Treatment of Prisioners, ICCPR, dan UNCAT\ud yang dititik beratkan kepada kelalaian negara untuk memenuhi kewajibannya\ud dalam melindungi, menghormati, serta memenuhi HAM warga negaranya.\ud Perlindungan terhadap penghuni lapas baik dari tindakan penyiksaan maupun\ud tindakan diskriminasi telah diupayakan oleh negara namun belum\ud menghasilkan perlindungan secara maksimal