Efektivitas dan efisiensi penerimaan pajak bumi dan bangunan sebagai potensi pendapatan asli daerah Kabupaten Kediri

INDONESIA: Lahirnya Undang-Undang PDRD Nomor 28 Tahun 2009 yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah merupakan implementasi atas lahirnya otonomi daerah yang diselenggarakan di Indonesia. Pajak daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hasilnya 100% (seratus persen) dikelola oleh pemerintah daerah itu sendiri. Penerapan Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 telah mengubah sistem pengelolaan pajak bumi dan bangunan yang awalnya merupakan pajak pusat kini menjadi pajak daerah. Pendekatan kualitatif digunakan peneliti dalam menjalankan penelitian ini. Dengan tujuan untuk memahami tentang apa yang dialami subjek peneliti. Terdapat tiga tujuan utama dalam penelitian yang berbasis kualitatif yaitu mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi, kontribusi dan laju pertumbuhan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Kediri. Tingkat efektivitas dan efisiensi penerimaan pajak bumi dan bangunan dari tahun 2013 sampai 2015 yang dikelola pemerintah daerah Kabupaten Kediri menunjukan kategori yang sangat efektifitas dan efisien akan tetapi cenderung turun setiap tahunnya. Serta kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pajak daerah dan pendapatan asli daerah Kabupaten Kediri menunjukkan kontribusi yang positif terhadap pendapatan Kabupaten Kediri. Dan untuk laju pertumbuhan pajak bumi dan bangunan mengalami penurunan dari dimulainya dipungut oleh pemerintah daerah Kabupaten Kediri. Dari analisis dapat disimpulkan pelaksanaan pajak bumi dan bangunan pada tiga tahun 2013-2015 terakhir berjalan dengan baik dan selalu melebihi target yang telah ditetapkan sehingga kinerja pemerintah daerah dikatakan berjalan dengan baik. ENGLISH: PDRD the enactment of Law No. 28 of 2009 regulating the local taxes and levies is the implementation on the birth of regional autonomy that was held in Indonesia. Local taxes as a source of Local Native Revenue (LNR), the result of 100% (one hundred percent) is managed by the local government itself. Application of law No. 28 of 2009 has changed the management system of land and building taxes that were originally the central tax and now being the local tax. A quantitative approach was used by the researcher in conducting this study. With the aim of understanding about what subjects were experienced by the researcher. There are three main objectives in research-based qualitative which those to determine the level of effectiveness and efficiency, contribution and the growth rate of land and building tax in District of Kediri. The effectiveness and efficiency of land and building taxes revenue from 2013 to 2015 managed by local governments of Kediri showed a very effective and efficient category but tent to fall every year. And the contribution of land and building taxes to local taxes and local revenues of Kediri showed a positive contribution to revenue of Kediri. And to the growth rate of land and building taxes have decreased from commencement levied by local governments of Kediri. From the analysis it can be concluded the implementation of land and building taxes in the last three years 2013-2015 went well and always exceeded the set target so that the local government performance is said to be going well