Analisis hukum Islam terhadap penunjukan wali hakim yang dilakukan oleh kepala KUA Gayungan: studi kasus terhadap wali hakim kepala KUA Gayungan Surabaya

Penelitian ini untuk memberikan jawaban terhadap pertannyaan: Bagaimana prosedur penunjukan wali hakim KUA Gayungan ? Apa dasar hukum yang digunakan oleh kepala KUA Gayungan sebagai wali hakim? Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kepala KUA Gayungan sebagai wali hakim ? Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis dengan melakukan wawancara dan studi dokumen, serta menggunakan pola pikir deduktif, yaitu berangkat dari teori-teori tentang wali hakim, kemudian melihat data perwalian nikah wali hakim dari KUA Gayungan, kemudian ditarik kesimpulan. Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 30 tahun 2005 bahwa dalam menetapkan wali hakim harus melalui prosedur penetapan dari pengadilan agama. Sedangkan yang terjadi wali hakim di tentukan oleh ketua KUA tanpa melalui prosedur tersebut. Dari dasar hukum yang di gunakan kepala KUA Gayungan yaitu pendapat Imam Abu Hanifah sah suatu perkawinan yang walinya seorang wanita atau wanita yang menikahkan dirinya sendiri. Tapi kalau pendapat ini di praktekkan dalam hukum di Indonesia, maka di anggap sebagai menyalahi ketetapan Imam Syafi'i yang sudah mengakar dalam pelaksanaan Perkawinan di Indonesia yakni menggunakan wali nikah