Analisis hukum Islam terhadap Putusan Nomor 392/Pdt.G/2009/PA.Sda tentang ijin poligami karena gejala kanker kandungan (Uterine Cancer)

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab 2 permasalahan yaitu pertama bagaimana dasar hukum majelis hakim terhadap putusan nomor: 392/Pdt.G/2009/PA.Sda tentang ijin poligami karena gejala kanker kandungan? Kedua bagaimana analisis hukum Islam terhadap putusan nomor: 392/Pdt.G/2009/PA.Sda tentang ijin poligami karena gejala kanker kandungan? Guna mendapatkan data, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo, serta dengan dokter terkait dengan kanker kandungan. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif untuk memperjelas kesimpulannya. Dari hasil analisis dapat disimpulkan, pertama tentang dasar hukum hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam memutuskan perkara ijin poligami karena gejala kanker kandungan adalah dasar hukum hakim dalam mengabulkan ijin poligami karena gejala kanker kandungan itu berdasarkan pada persaksian saksi-saksi, pengakuan dari Termohon, pasal 5 ayat 1 jo pasal 6 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo pasal 58 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu majelis hakim berdasar pada al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 3. Di lain sisi, hakim berpandangan bahwa penyakit yang diderita oleh Termohon sudah tidak bisa disembuhkan lagi, maka ijin poligami tersebut dapat dikabulkan. Menurut pandangan penulis dalam analisis Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa perkara ijin poligami nomor 392/Pdt.G/2009/PA.Sda. karena gejala kanker kandungan adalah bersifat prematur, artinya terlalu dini dalam memberikan ijin. Hal ini dikarenakan dalam perkara ini tidak dibuktikan/dilengkapi dengan second opinion yaitu dari pendapat ahli medis. Selain itu stadium kanker kandungan tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit melalui diagnosa dokter terkait masalah kanker kandungan. Begitu juga dengan efek samping daripada penanganan ahli medis dalam proses penyembuhan gejala kanker kandungan, para majelis hakim tidak menyebutkan secara jelas bagaimana akibat yang ditimbulkan dari pengobatan tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa pada perkara ini kurang sesuai dengan diperbolehkannya poligami dalam Hukum Islam