Kompetensi absolut pengadilan agama dan pengadilan negeri mengenai sengketa hak milik antara muslim dan non muslim: analisis Yuridis Pasal 50 UU No. 3 Tahun 2006 Jo. UU No. 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan: bagaimanakah penyelesaian sengketa hak milik antara muslim dan non muslim mengenai kompetensi absolut Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 50 UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan bagaimanakah analisis yuridis penyelesaian sengketa hak milik antara muslim dan non muslim mengenai kompetensi absolut Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 50 UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama? Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan jenis data yang dipergunakan adalah data primer dan sekunder sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi dokumen yakni mengkaji isi bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, disertasi, artikel dan sumber lain yang berkaitan dengan penulisan ini. Analisis data menggunakan analisis data deduktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam hal terjadi sengketa hak milik dalam perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 undang-undang No. 3 Tahun 2006, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud di atas yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersamasama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. Ketentuan ini memberi wewenang kepada Pengadilan Agama untuk sekaligus memutus sengketa hak milik tersebeut. Hal ini untuk menghindari upaya memperlambat atau mengulur waktu dalam penyelesaian sengketa. Sebaliknya, apabila subjek yang mengajukan sengketa hak milik tersebut bukan yang menjadi subjek bersengketa di Pengadilan Agam (non muslim), sengketa di Pengadilan Agama ditunda untuk menunggu putusan gugatan yang diajukan ke pengadilan di lingkungan Peradilan Umum. Penangguhan dimaksud hanya dilakukan jika pihak yang berkeberatan telah mengajukan bukti ke Pengadilan Agama bahwa telah didaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri terhadap objek sengketa yang sama dengan sengketa di Pengadilan Agama. Dalam hal objek sengketa lebih dari satu objek dan yang tidak terkait dengan objek sengketa yang diajukan keberatan, Pengadilan Agama tidak perlu menangguhkan putusannya terhadap objek sengketa yang tidak terkait dimaksud. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada segenap pemegang otoritas kehakiman khususnya di wilayah Peradilan Agama, agar tetap mempertahankan eksistensi Peradilan Agama dan menjadikan nilai-nilai keislaman sebagai landasan hukum