Analisis hukum islam terhadap pemikiran Amina Wadud tentang kesaksian wanita

Penulis menemukan surat al-Baqarah ayat 282 yang membahas masalah keuangan dengan mendatangkan penulis dan saksi, di mana jika dipahami secara tekstual, akan terdapat permasalahan berupa saksi seorang laki-laki diseimbangkan dengan dua orang perempuan. Amina Wadud, salah satu aktifis feminis muslim yang konsentrasi dibidang gender, dan sepak terjangnya dipandang kontroversial, karena mendekonstruksi terhadap doktrinasi agama, dan akan menjadi menarik ketika meninjau penafsirannya mengenai gender dalam al-Qur’an. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yaitu: pertama, bagaimana pemikiran Amina Wadud tentang kesaksian wanita? Kedua, bagaimana relevansi pemikiran Amina Wadud tentang kesaksian wanita dengan hukum Islam? Sebagai sebuah penelitian kualitatif berupa kepustakaan (library research), yang bersumber dari bahan-bahan primer yang berupa bahan hukum yang mengikat yakni al-Qur’an dan KHI. Kemudian bahan sekunder berupa tulisan-tulisan Amina Wadud, buku, jurnal, tesis, dan karrya tulis ilmiah lainnya. Dan bahan tersier berupa KBBI, dan kamus Arab-Indonesia. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode content analysis dengan pola pikir deduktif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Amina Wadud menganggap hasil kajian para fukaha dan mufasirin tentang masalah kesaksian wanita mengandung bias laki-laki, karena menempatkan wanita pada posisi yang tidak setara dengan laki-laki. Menganggap wanita zaman dulu lemah akal, pelupa, dan tidak bisa memimpin. Menurut Amina tidak demikian, melainkan karena adanya pertimbangan konteks kehidupan saat itu, yang membatasi gerak wanita dalam bidang sosial kemasyarakatan. Dua orang perempuan yang dihadirkan sebagai saksi itu memiliki fungsi yang berbeda, satu sebagai saksi dan yang lain sebagai pengingat apabila lupa. Nyatanya menurut Amina, wanita sekarang mampu terjun ke ranah publik, mendapat pendidikan tinggi, dan bahkan menjabat sebagai kepala negara. Sudah sepantasnya diakui setara dengan saksi laki-laki. Dalam masalah saksi akad nikah misalnya, Pasal 25 KHI memuat syarat saksi harus laki-laki, ini akan menimbulkan pola diskriminatif, ketika dihadapkan pada masalah kontemporer. Ulama Syafii dan Hanbali sepakat melarang wanita menjadi saksi dalam masalah akad nikah, h}udu>d, dan talak dengan dalil hadits yang diriwayatkan Abu Ubaid. Sebaliknya Imam Hanafi membolehkan wanita menjadi saksi akad nikah bersama laki-laki, atas argumen akad nikah diqiyaskan dengan akad jual beli. Sedangkan Amina wadud berpendapat wanita dapat menjadi saksi dalam segala bidang, jika memiliki kemampuan dalam bersaksi. Pembaruan hukum Islam menjadi penting khususnya mengenai kedudukan perempuan dalam rangka penyesuaian pemikiran-pemikiran hukum Islam dengan perkembangan kontemporer dan keindonesiaan di bidang hukum keluarga. Upaya ini menjadi penting agar kemaslahatan yang menjadi tujuan hukum Islam dapat terwujud dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat, laki-laki maupun perempuan