Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan ketentuan denda minimum dan maksimum dari UU No.14/1992 di Pengadilan Negeri Surabaya

Cara penerapan denda dari UU No. 14 tahun 1992 ini, adalah besar kecilnya denda dibedakan untuk setiap daerah, jumlah denda disesuaikan dengan tingkat hidup (ekonomi) masing-masing daerah. Kebijaksanaan pemerintah ini lebih dikenal dengan istilah “Tabel Denda” dan keberadaannyapun masih dipermasalahkan oleh para ahli hukum. Lahirnya table denda tersebut telah mampu mengurangi dan mengantisipasi gejolak sosial yang sebelumnya bertumpu pada besarnya yang ada dalam Undang-undang tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; 1. Bagaimana deskripsi pelaksanaan/penerapan tentang ketentuan denda minimum dan maksimum dari UU No, 14/1992, oleh Pengadilan Negeri di Surabaya pada tahun 1993-1994, 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan/penerapan ketentuan denda minimum dan maksimum dari UU No. 14/1992 di Pengadilan Negeri Surabaya. Data yang sudah terkumpul dianalisis dengan cara Kualitatif sedangkan metode pembahasannya dianalisa dengan menggunakan metode Induktif, metode Deduktif, metode Analisis dan metode Komparatif. Kesimpulan penelitian ini adalah; 1. Pelaksanaan/penerapan ketentuan denda dari UU No.14 Tahun 1992, oleh hakim di Pengadilan Negeri Surabaya adalah berpedoman pada ketentuan denda yang terdapat dalam tabel denda yang terdapatdalam tabel denda yang dibuat oleh Mahkamah Agung, Departemen Kehakiman, Kejaksaan Agung dan Kepolisian. Dalam penjatuhan sanksi hukuman (denda) hakim memperhatikan : kondisi pelanggar, kondisi pelanggar, kondisi kendaraan, serta kondisi sarana dan prasarana lalu lintas. 2. Tabel denda dimaksudkan sebagai proses penahapan menuju penerapan ketentuan danda dalam UU No.14 Tahun 1992, dan secara factual eksistensinya telah mampu mengantisipasi adanya gejolak sosial yang sebelumnya terkonsentrasi pada besarnya denda UU No.14 Tahun 1992. Dengan demikian penerapan ketentuan denda UU No.14 Tahun 1992 oleh hakim di Pengadilan Negeri Surabaya, yang berpedoman pada “tabel denda” dalam menetapkan berat-ringannya denda bagi para pelanggar lalu lintas, tidak bertentangan dengan aturan hukum Isla