Proses Pembuatan Keputusan Kepala Sekolah di SMP Negeri 1 Pringgabaya dan SMP Negeri 1 Suela Kabupaten Lombok Timur-NTB

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pembuatan keputusan kepala sekolah di SMP Negeri 1 Pringgabaya dan SMP Negeri 1 Suela di Kabupaten Lombok Timur-Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan Juni 2015. Tempat penelitian SMP Negeri 1 Pringgabaya dan SMP Negeri 1 Suela di Kabupaten Lombok Timur. Sumber data kedua kepala sekolah dan wakil kepala sekolah Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan mengacu pada analisis data model interaktif Miles & Huberman, yang meliputi pengumpalan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan: (1)Model pembuatan keputusan di SMP Negeri 1 Pringgabaya dan SMP Negeri 1 Suela bersifat partisipatif dengan menggunakan musyawarah dan mufakat serta melibatkan stakeholder sekolah, memberikan kesempatan kepada wakil kepala sekolah, guru serta staff untuk ikut terlibat dalam pengambilan keputusan. (2) Langkah-langkah pembuatan keputusan di kedua sekolah menengah, dilakukan dengan teknik sumbang saran yaitu (a) kepala sekolah meminta pendapat peserta rapat untuk menyerap aspirasi peserta rapat tentang cara mengatasi masalah (b) mengidentifikasi alternatif penyelesaian masalah, (c) peserta rapat memilih alternatif yang terbaik, dan (d) kepala sekolah bersama peserta rapat memutuskan hasil rapat (3) hambatan-hambatan internal dalam pembuatan keputusan yaitu, adanya perbedaan pendapat. (4) Hambatan-hambatan eksternal adanya perbedaan pendapat kepala sekolah dengan masyarakat. (5) Carakepala sekolah dalam mengatasi hambatan-hambatan internal dalam pembuatan keputusan adalah kepala sekolah melakukan pendekatan personil dan melakukan rapat bersama. (6) Cara kepala sekolah dalam mengatasi hambatan-hambatan eksternal dalam pembuatan keputusan adalah dengan melibatkan wali murid, komite sekolah, dan tokoh masyarakat