IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU INDONESIA PINTAR DALAM UPAYA PEMERATAAN PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2015/ 2016 DI SMP N 1 SEMIN

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan KIP dalam upaya pemerataan pendidikan serta faktor pendukung dan penghambat implementasi KIP. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Subyek penelitian ini adalah staf bidang Pendidikan Lanjutan Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul, Kepala Sekolah dan Guru BK SMP N 1 Semin, empat orang siswa penerima KIP, serta empat orang tua siswa penerima KIP. Objek penelitian mengenai implementasi kebijakan Kartu Indonesia Pintar dalam upaya pemerataan pendidikan tahun ajaran 2015/ 2016 di SMP N 1 Semin. Data dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi data. Data dianalisis dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sasaran KIP di SMP N 1 Semin adalah siswa yang memiliki kartu KIP sebanyak 161 siswa. KIP adalah bantuan berupa uang tunai diberikan kepada siswa yang orang tuanya tidak atau kurang mampu membiayai pendidikan anaknya. Hasil dari pelaksanaan KIP dapat mendukung upaya pemerataan pendidikan, hal ini ditandai dengan siswa yang menerima dana KIP memenuhi kriteria kondisi keluarga siswa yang ditentukan dari kepemilikan KPS sehingga siswa yang tidak bersekolah atau pendidikannya terhalang biaya dapat bersekolah serta terwujudnya pendidikan yang merata. Faktor pendukung implementasi KIP: informasi dari pihak dinas secara rutin ke sekolah dan secara online, Dapodik digunakan pemerintah sebagai salah satu indikator penentuan sasaran penerima KIP, adanya rasa saling percaya antara pihak sekolah dengan siswa beserta orang tua terhadap penggunaan dana KIP, siswa menjadi lebih aktif karena peralatan sekolah dapat terpenuhi. Faktor penghambat: evaluasi program KIP yang dilaksanakan setiap periode program menyebabkan terjadinya perubahan pada mekanismenya, penyelewengan dana KIP, kesulitan mengumpulkan kuitansi atau bukti penggunaan dana KIP. Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Kartu Indonesia Pintar, Pemerataan Pendidika