Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Kegiatan pembiayaan ini menggunakan jaminan, pembebanan jaminan yang dipakai adalah jaminan fidusia. Penerima fidusia mempunyai hak preferen yaitu hak untuk diutamakan terhadap kreditur lainnya. Tetapi hak preferen menjadi tidak bermakna apabila benda yang dijadikan jaminan fidusia tidak lagi berada dalam kekuasaan debitur karena benda tersebut dirampas negara. Akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan debitur. Perlindungan hukum bagi lembaga pembiayaan atas perampasan barang jaminan fidusia oleh negara sangat lemah. Kedudukan objek jaminan fidusia yang dirampas negara masih belum jelas. Sehingga perlindungan hukum s...
PUPN merupakan suatu lembaga khusus yang dibentuk untuk menyelesaikan kepentingan negara dalam hal h...
Ada berbagai perjanjian yang dipergunakan masyarakat untuk memiliki hubungan hukum atau melakukan pe...
Lahirnya Peradilan Tata Usaha Negara dapat disimpulkan merupakan tuntutan masyarakat Indonesia yang ...
Dilatarbelakangi oleh adanya perampasan objek jaminan fidusia oleh negara sebagai akibat dari tindak...
Pemberian kredit dilakukan melalui perjanjian utang piutang atau perjanjian kredit antara pemberi ut...
Jaminan fidusia dalam akad murabahah diperbolehkan agar nasabah serius dalam pesanannya, sehingga na...
Dalam kebidupan sehari-hari keperluan akan dana sehagai alat untuk melakukan kegiatan ekonomi dan se...
Jaminan fidusia dalam akad murabahah diperbolehkan agar nasabah serius dalam pesanannya, sehingga na...
Saat ini lembaga pembiayaan konsumen ini sangat diminati oleh para konsumen didasarkan pada alasan-a...
Kegiatan perkreditan merupakan salah satu ujung tombak perekonomian dari suatu negara. Dalam bentuk...
Untuk memberikan kepastian hukum atas kedudukan kreditor penerima hak preferennya di dalam hukum Jam...
ABSTRAK Pasal 613 KUHPerdata menjelaskan penyerahan yang dilakukan dengan membuat akta yang disebut ...
Hukum jaminan fidusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tersebut dibuat dan diberl...
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses eksekusi jaminan fidusia...
Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan ...
PUPN merupakan suatu lembaga khusus yang dibentuk untuk menyelesaikan kepentingan negara dalam hal h...
Ada berbagai perjanjian yang dipergunakan masyarakat untuk memiliki hubungan hukum atau melakukan pe...
Lahirnya Peradilan Tata Usaha Negara dapat disimpulkan merupakan tuntutan masyarakat Indonesia yang ...
Dilatarbelakangi oleh adanya perampasan objek jaminan fidusia oleh negara sebagai akibat dari tindak...
Pemberian kredit dilakukan melalui perjanjian utang piutang atau perjanjian kredit antara pemberi ut...
Jaminan fidusia dalam akad murabahah diperbolehkan agar nasabah serius dalam pesanannya, sehingga na...
Dalam kebidupan sehari-hari keperluan akan dana sehagai alat untuk melakukan kegiatan ekonomi dan se...
Jaminan fidusia dalam akad murabahah diperbolehkan agar nasabah serius dalam pesanannya, sehingga na...
Saat ini lembaga pembiayaan konsumen ini sangat diminati oleh para konsumen didasarkan pada alasan-a...
Kegiatan perkreditan merupakan salah satu ujung tombak perekonomian dari suatu negara. Dalam bentuk...
Untuk memberikan kepastian hukum atas kedudukan kreditor penerima hak preferennya di dalam hukum Jam...
ABSTRAK Pasal 613 KUHPerdata menjelaskan penyerahan yang dilakukan dengan membuat akta yang disebut ...
Hukum jaminan fidusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tersebut dibuat dan diberl...
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses eksekusi jaminan fidusia...
Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan ...
PUPN merupakan suatu lembaga khusus yang dibentuk untuk menyelesaikan kepentingan negara dalam hal h...
Ada berbagai perjanjian yang dipergunakan masyarakat untuk memiliki hubungan hukum atau melakukan pe...
Lahirnya Peradilan Tata Usaha Negara dapat disimpulkan merupakan tuntutan masyarakat Indonesia yang ...