Sanksi Pidana Perikanan terhadap Kia yang Melakukan Illegal Fishing di Zeei

Abtract Criminal sanctions against Vessels fishing Foreign Fish still have a significant impact against law enforcement in the area of IEEZ, it is evident that unauthorized fishing conducted by Vessels of foreign Fish each year. Relation to these problems, the legislation of the Republic of Indonesia Number 45 in 2009 about the change of the legislation of the Republic of Indonesia No. 31 in 2004 On Fisheries is the main instrument in law enforcement in the field of fisheries. Criminal sanctions can mean fines and confinement. However, the existing provisions in national regulations should not be contrary to UNCLOS 82. Indonesia as one of the coastal States have rights and obligations related to the management of fisheries in the EEZ. Hence the purpose of this journal is to know and analyze the setting as well as the application of criminal sanctions against fishing illegally by Ships of foreign Fish in IEEZ. In this research the author uses the normative approach of writing, studying law in legislation. The results of this research is that the Government can make more policies give priority to the national interest in the region of IEEZ without a throw over the provisions in the Convention on the international law of the Sea Convention in the field of fisheries, as well as ensuring that illegal fishing in IEEZ is a criminal act which should be dealt with firmly in the interest of national and global importance. Key words: criminal sanctions fisheries, illegal fishing, a foreign fish Abstrak Sanksi pidana perikanan terhadap Kapal Ikan Asing (KIA) masih kurang memiliki dampak yang signifikan terhadap penegakan hukum di wilayah ZEEI, hal ini terbukti bahwa penangkapan ikan secara tidak sah yang dilakukan oleh Kapal Ikan Asing setiap tahunnya semakin meningkat. Kaitannya dengan permasalahan tersebut, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan merupakan instrumen utama dalam penegakan hukum dibidang perikanan. Sanksi pidana yang dimaksud dapat berupa denda dan kurungan badan. Namun demikian, ketentuan yang ada dalam regulasi nasional tidak boleh bertentangan dengan UNCLOS 82. Indonesia sebagai salah satu negara pantai memiliki hak dan kewajiban terkait dengan pengelolaan Perikanan di ZEE. Maka tujuan dari jurnal ini adalah mengetahui dan menganalisis pengaturan serta penerapan sanksi pidana terhadap penangkapan ikan secara illegal oleh Kapal Ikan Asing di ZEEI. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penulisan normatif, menelaah hukum dalam Perundang-undangan. Hasil penelitian ini adalah agar Pemerintah dapat membuat kebijakan yang lebih mengutamakan kepentingan nasional di wilayah ZEEI tanpa mengenyampingkan ketentuan dalam konvensikonvensi Hukum Laut Internasional dibidang perikanan, serta memastikan bahwa illegal fishing di ZEEI merupakan tindak pidana yang harus ditindak tegas demi kepentingan nasional maupun kepentingan global. Kata kunci: sanksi pidana perikanan, illegal fishing, Kapal Ikan Asin