Kebijakan Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkosa Berdasarkan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Kejahatan narkotika berada pada tingkat yang membahayakan, karena di samping merusak fisik dan mental juga mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat, berpotensi menjadi menghambat pembangunan nasional yang beraspek material-spiritual yang pada gilirannya dapat mengganggu sendi-sendi keamanan nasional dalam rangka pembangunati nasional menuju masyarakat yang adil dan makmur seperti yang dicita-citakan dan tujuan negarayang ttrcantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Salah satu usaha rasionalyang digunakan untuk. menanggulangi ktjabatan narkoba tdalah dengan pendekatan kebijakan bukum pidana. Permasalaban yang Madapiyaitu hagaimanaPenerapan Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Titidak Pidana Narkoba berdasarkan Pentndang-Vndangan. di Indonesia Vndang-Vndang No. 35 Tabun 2009 Tentang Narkotika untuk sekarang dan ktdepannya, teJab menggambarkan wujsid dari idt Keseimbangan/' Monodualisl/k, Metodc penelitian yang digunakan adalab yuridis nortuattf, yaitu dengan wengkaji atau menganalisis data stkunderyang beriepa bahan-baban bukum stkunder dengan memabami bukum sebagai perangkat peraturan atau lorma-norma positif di dalam sistem pent ndang-undangan yang mtngatur mengenai kebidttpan manusia. ]adt penelitian itii dipabami sebagai pemliitan kepustakaan (library research), yaitu penelitian terbadap data sekunder. Hasil Penelitian: kebijakan formulasi peraturan perundangan-undangan mempunyai heberapa kelemaban. 1). Kebtjakan dalam Vndang-Vndang Narkoba di Indonesia yang ada stoma ini behtm mengimpkmentasikan gagasan/ide Keseimbangan Monodualistik sebagai nilai-nilai dasar dalam masyarakat Indonesia. 2). Penerapan sanksi pidana dalam Vndang-Vndang Narkoba yang Wrlaku sampai saai ini masib tersirat adattya suatu pandangan bahn-a sanksi pidana banya mengedepankan perlindungan kepentmgan masyarakat yang verupakan refleksi babma pidana sebagai sarana untuk meneegab kejabatan. Stmentara perlindungan terbadap indii/idu (ptlaku tindak pidana) kurang nendapat perbatian. 3).kebtjakan sanksi pidana dalam VU Narkotika yang akan datang selaras dengan kttentuan umumyang terdapat dalam Konsep KVHP Nasional KesimpuLm dan saran : 1) Kebjjakan sanksi pidana di masa dcpan bonis Stegaskan babma patyalahguna narkotika bagi Sri sendiri dapat lipandangsebagaipelaku kria'uutlyangpantas dyatubipidana sekaljgus korban (victim)yang bants lHendapatperSndungan, 2y Penyalabgunaan narkotika sehanisnya; 'idak berada dalam sattt kmbagapemasyarakatan dengan pelaku kriminal laiimya, if Dalam penerapan sanksi bukum tindak pidana Narkotika penerus mentoba iterativikasi atau memberi masukan khususnya dalam Ktrancuan terjadi di dalam Pasal 1 angka 13 dan 15, dalam undang-mdang ini petandu narkotika lapat menjadi penyalah guna dan pengguna narkotika dengan berbagai faktor beipotensi sangat besar menjadi penyalab guna juga, 4). Vntuk melindungi kepentingan negara dan masyarakat dari babaya Narkotika, Pidana Mati masib nievan di terapkan untuk kejabatan Narkotika