PRO DAN KONTRA USULAN MENTERI SOSIAL (MENSOS) DAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI) MENGENAI SUNTIK KEBIRI (CHEMICAL CRASTACTION)PADA PELAKU PEDOFILIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM)

Indonesia darurat kejahatan seksual, kalimat yang kembali muncul di masyarakat sebagai respon atas rangkaian kasus kekerasan seksual pada anak-anak yang semakin meningkat. Diawali dengan adanya kasus pelecehan seksual yang terjadi di Jakarta International School pada akhir 2013 hingga kasus pemerkosaan dan pembunuhan pada YY di Bengkulu, masyarakat menuntut Pemerintah untuk memberikan jaminan keamanan bagi anak-anak. Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, merupakan jawaban Pemerintah yang dimaksud untuk kegentingan yang diakibatkan karena kekerasan seksual yang semakin meningkat secara signifikan. Penetapan Perppu ini mengakibatkan berbagai pro dan kontra pada berbagai kalangan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari 7 narasumber, yang terdiri dari pakar hukum pidana, pakar HAM, Agamawan dan pakar psikologi, dokter andrologi dan pusat pelayanan terpadu Seruni. Data sekunder sebagai penunjang diperoleh melalui kajian pustaka, data yang diperoleh dari penelitian selanjutnya dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 6 narasumber kontra terhadap penerapan suntik kebiri sebagai hukuman tambahan pada pelaku kekerasan seksual pada anak, dimana alasan kontra terkait dengan efektifitas suntik kebiri, efek kerusakan pada beberapa organ yang ditimbulkan oleh kebiri kimia dan kebiri kimia yang dianggap melecehkan martabat manusia. Adanya fenomena bahwa korban kekerasan seksual berpotensi menjadi pelaku pada masa mendatang, maka bentuk keadilan yang dapat diterapkan adalah keadilan restoratif. Keadilan restoratif tidak hanya berpusat pada kebutuhan korban, tetapi juga pelaku kejahatan dan masyarakat. Pendampingan saat rehabilitasi selama ditahanan, bagi terpidana kekerasan seksual pada anak merupakan bentuk dari pelaksanaan keadilan restoratif, hal ini akan membantu menyiapkan mereka setelah dilepaskan untuk masuk kembali dalam kehidupan masyaraka