Analisis terhadap pembiayaan KPR BRI Syariah iB dengan akad murabahah di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Pati dalam perspektif hukum Islam

Bank syariah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga melainkan didasarkan pada prinsip syariah atau prinsip pembagian keuntungan atau kerugian. Perbankan syariah memiliki tugas pokok yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Ada berbagai macam akad pembiayaan seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan lain-lain. Dan ada berbagai macam produk pembiayaan seperti KPR iB, KKB iB, pembiayaan unit mikro iB, dan lain-lain. Penulis memfokuskan penelitian tentang analisis terhadap produk KPR BRISyariah iB dengan akad murabahah dalam perspektif hukum islam. Bagaimana penerapan akad murabahah pada BRISyariah KCP Pati, dan bagaimana analisis proses pemberian pembiayaan KPR BRISyariah iB di BRISyariah KCP Pati apakah sudah sesuai dengan hukum islam atau belum. Dengan memfokuskan penelitian pada masalah diatas diharapkan dapat memberikan gambaran dalam rangka mengembangkan ilmu perbankan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (field research). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, metode wawancra, dan metode dokumentasi. Teknik yang digunakan adalah teknik analisis data deskriptif. Teknik ini digunakan untuk mendeskripsikan data-data yang peneliti kumpulkan baik dari wawancara, ovservasi, maupun dokumentasi selama berada di BRISyariah KCP Pati. Hasil dari penelitian yang diperoleh adalah KPR BRISyariah iB sah secara hukum islam karena KPR BRISyariah iB sudah memenuhi rukum murabahah, dan KPR BRISyariah iB telah mengacu pada badan hukum islam yaitu Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang MURABAHAH, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DPbS tanggal 17 maret 2008 Tentang persyaratan kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan atas dasar akad murabahah, dan ketentuan pasal 9 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 Tentang Bank Syariah meminta nasabah membayar uang muka