Analisis pembiayaan hunian syari’ah kongsi dengan menggunakan akad musyarakah mutanaqishah perspektif fatwa dsn MUI No. 73/DSN-MUI/XI/2008 (studi kasus di bank Muamalat kantor Cabang Semarang)

Seiring meningkatnya jumlah permintaan rumah di Indonesia, bank syariah sebagai lembaga intermediary memfasilitasi nasabah untuk memenuhi kebutuhan akan rumah tersebut. Pembiayaan hunian syariah memberikan dua alternatif pembiayaan. Dengan sistem jual beli (murabahah) atau dengan kemitraan (musyarakah mutanaqisah). Dalam Surat Edaran Bank Indonesia mengharuskan Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah untuk menerapkan skema musyarakah mutanaqisah. Namun sejak diedarkannya Surat Edaran pada tanggal 27 November 2012 tersebut, banyak dari BUS atau UUS yang belum menerapkan skema musyarakah mutanaqisah. Padahal dalam Surat Edaran tersebut dijelaskan bahwa skema musyarakah mutanaqisah memberikan alternatif pembiayaan yang menguntungkan bagi perbankan dan lebih meminimalkan resiko karena ada penyertaan modal oleh nasabah. Terlebih lagi bank bisa menyesuaikan keuntungan disaat pembiayaan berlangsung dengan adanya repricing. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan kejelasan mengenai penerapan pembiayaan hunian syariah kongsi di Bank Muamalat Indonesia, apakah pelaksanaan pembiayaan sudah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN MUI No. 73/DSN-MUI/XI/2008 atau belum, dan mengetahui bagaimana proses bagi hasil dari musyarakah mutanaqisah serta penyesuaian harga sewa repricing/review ujrah. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan melakukan studi lapangan (field research). Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Dan metode analisis data menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan penerapan akad musyarakah mutanaqisah PHSK di Bank Muamalat Kantor Cabang Semarang sudah sesuai fatwa DSN MUI No. 73/DSN-MUI/XI/2008. Namun, ada ketidak sesuaian mengenai pembagian beban biaya yang timbul dalam akad (MMQ). Bagi hasil yang diterapkan Bank Muamalat dengan memberikan proyeksi bagi hasil sesuai dengan ketentuan, yaitu bagi hasil akan mengikuti porsi kepemilikan modal. Bagi hasil yang didapatkan bank dianggap sebagai keuntungan dan bagi hasil nasabah akan dialihkan untuk pembelian porsi hishshah bank. Dalam penyesuaian biaya sewa (review ujrah) dalam PHSK di Bank Muamalat Kantor Cabang Semarang dilakukan perperiode 2 tahun sekali. Penyesuaian harga sewa dilakukan karena terjadinya perubahan periode akad ijarah dan terdapat indikasi kuat bahwa bila tidak dilakukan review, maka akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak