Tinjauan hukum pidana Islam terhadap penghapusan pidana penjara pendek dan relevansinya dalam sistem pemidanaan di Indonesia (studi analisis pendapat Hazairin)

Dalam skripsi ini Tinjaun Hukum Pidana Islam Terhadap Penghapusan Pidana Penjara Pendek (Studi Analisis Pendapat Hazairin), bahwa pidana penjara pendek tidaklah memberi manfaat dalam penegakan hukum di negeri ini. Menurut Hazairin, fungsi pidana penjara pendek sangatlah kurang dalam penjeraan, dan pelaksanaannya di Indonesia sangat diragukan. Selain merampas kemerdekaan dapat pula menimbulkan akibat-akibat negatif, bahkan narapidana akan menjadi lebih jahat lagi dari yang sebelumnya setelah keluar dari pidana dengan berguru kepada narapidana yang lebih lama di penjara, singkatnya waktu pembinaan dapat menimbulkan pengulangan tindak pidana atau recidive setelah keluar dari penjara, dan juga menyebabkan dehumanisme, berisiko terjadi prisonisasi, menimbulkan cap jahat (stigma), bahkan masyarakat akan menolak dengan kehadiran mantan narapidana sekalipun waktunya pendek. Sehingga permasalahan yang muncul adalah bagaimana pandangan pemikiran Hazairin dalam hukum pidana Islam dan relevansi pemikiran Hazairin tentang penghapusan pidana penjara pendek dalam pemidanaan di Indonesia. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, salah satu sifat metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif-analitik, yaitu dengan menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data atas beberapa tokoh tersebut kemudian akan diperoleh sebuah kesimpulan, dalam data tersebut yang menjadi sumber primer adalah buku karangannya Hazairin yang berjudul Tujuh Serangkai Tentang Hukum. Hasil dari penelitian ini bahwa pendapat Hazairin juga menyebutkan usaha untuk memulihkan pidana penjara pendek dengan kembalinya hukum pidana Islam yang menurut Hazairin sesuai dengan Pancasila. Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa diartikan dengan (penanaman kesadaran agama dalam jiwa manusia atau dalam menghukum harus sesuai dengan agamanya masing-masing), dan juga berdasar pada sila yang kelima dengan berpedoman Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia (pengembangan kesadaran kemanusiaan melalui pendidikan moral dan keadilan), sehingga akan terciptanya keadilan dan ketentraman dalam kehidupan sosial. Pendapat Hazairin tersebut yang hendak menerapkan hukum pidana Islam baik dari lembaga dan penegak hukumnya dalam sebuah hukuman yang ada di Indonesia belum bisa diterapkan, meskipun mayoritas penduduk beragama Islam, tapi masih ada kemajemukan beragama, serta aturan yang dipakai berasal dari barat, dan dalam kenyataannya hukuman yang sering digunakan atau diputuskan oleh hakim untuk pelaku tindak kejahatan adalah hukuman penjara meskipun waktunya pendek. Namun dalam penjatuhan hukuman sebagai bagian dari hukum pidana Islam yaitu ta’zir dapat menjadi salah satu pemulihan dari penjara pendek dari segi hukum pidana Islam. Kemudian dalam hal relevansi, dengan kondisi yang ada sekarang, pendapat tersebut belum relevan. Sehingga pendapat tersebut belum bisa difungsikan atau diaplikasikan di dalam pemidanaan di Indonesia