Pembagian harta bersama akibat perceraian berdasarkan keadilan distributif (studi analisis putusan no. 2658/Pdt.G 2013/PA.Smg)

Permasalahan yang sering mengiringi proses perceraian di pengadilan adalah persoalan harta gono-gini atau harta bersama. Harta bersama atau harta yang diperoleh dalam ikatan perkawinan baik dari pengusahaan suami maupun istri, seringkali menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak dalam pembagiannya. Seperti dalam penetapan status dan kepemilikan fisik harta, siapa yang paling besar berkontribusi dalam pengadaan harta tersebut dan percampuran harta bersama dan harta bawaan. Apakah konteks bekerja dalam suatu keluarga terdapat keberagaman hal yang terjadi, diantaranya yaitu adanya suatu keluarga; a) ketika suami bekerja dan istri tidak bekerja (menjadi ibu rumah tangga), b) ketika suami tidak bekerja namun istri bekerja, c) ketika suami bekerja dan istri juga bekerja. Dalam hal ini interpretasi hakim sangatlah dibutuhkan, mengingat hakim sebagai pembuat putusan yang harus meletakkan keadilan dalam sebuah putusan. Interpretasi hakim dalam satu putusan tidak terlepas dari pemenuhan tiga tujuan hukum, yaitu rasa keadilan (gerechtigheit), kepastian (rechtsecherheit) dan kemanfaatan (zwachmatigheit). Hakim memiliki kebebasan dalam memutus perkara. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan kasus (Case Approach). Dengan demikian teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah data primer berupa putusan Pengadilan Agama Semarang dan data sekunder berupa wawancara. Analisa deskriptif dimaksud untuk membuat deksripsi mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian dengan mengkaji bahan-bahan hukum sekaligus juga mengidentifikasikan berbagai peraturan yang berkaitan dengan harta bersama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa istri mendapatkan bagian harta bersama lebih besar daripada suami karena harta bersama tersebut adalah hasil jerih payah dari istri, sedangkan suami hanya mengurusi anak dan memberi izin istri untuk bekerja. Majlis hakim menggunakan ijtihad dalam putusannya dan memberikan porsi 70% untuk istri dan 30% untuk suami berdasarkan keadilan distributif. Hal ini sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 229 bahwa hakim harus berkeadilan dalam memutus suatu permasalahan. Dalam hukum positif, suami yang berkewajiban memberi nafkah keluarga, namun dalam perkara tersebut istrilah yang bekerja mencari nafkah untuk keluarga. Dalam tinjauan fiqh pun, putusan ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan syari’at Islam baik dilihat dari Al-Qur’an, al-Hadits dan pendapat ulama. Hukum Islam mewajibkan suami memberi nafkah kepada keluarga, namun pada perkara tersebut istrilah yang mencukupi nafkah keluarga