Tesis ini berjudul “Politik Hukum Terhadap Pendampingan Oleh Advokat Kepada Saksi Dalam Proses Penyidikan”. Tesis dengan judul tersebut untuk mengetahui dan mengkaji ketentuan yang dapat digunakan sebagai dasar hukum oleh advokat untuk melakukan pendampingan kepada saksi dalam proses penyidikan dan untuk mengetahui serta mengusulkan pembaharuan hukum (ius constituendum) terkait dengan pendampingan saksi yang dilakukan oleh advokat dalam proses penyidikan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan politik hukum. Sumber data berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan wawancara. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder...
Buku ini berasal dari naskah disertasi penulis berjudul “Dinamika Sosial Politik Desa Adat Kuta Ba...
Judul skripsi ini adalah “pola asuh orang tua kepada pekerja anak dikawasan wisata tapak padri”. A...
PERAN HUBUNGAN MASYARAKAT DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN REPUBLIK IND...
Penulis mengucap puji dan syukur serta berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kasih yang telah membe...
Politik hukum adalah persoalan pencapaian tujuan bersama. Politik hukum pertanahan nasional adalah ...
Aborsi sudah menjadi hal yang aktual dan peristiwanya sudah terjadi dimanamana dan dilakukan oleh si...
Tujuanpenelitian adalahuntuk faktor yang menyebabkan terjadinya penelantaran anak yang dilakukan ora...
Dari masa ke masa, pelindungan1 Hak Cipta di Indonesia mengalami pasang surut. Diawali dengan penera...
Buku ini ditujukan sebagai buku teks untuk mempelajari Ilmu Politik Hukum sebagai suatu cabang ilmu ...
Buku ini ditujukan sebagai buku teks untuk mempelajari Ilmu Politik Hukum sebagai suatu cabang ilmu ...
Buku ini ditujukan sebagai buku teks untuk mempelajari Ilmu Politik Hukum sebagai suatu cabang ilmu ...
Penulisan ini mengkaji permasalahan tentang penggunaan saksi dari penyidik kepolisian atau lebih di...
Politik hukum adalah arah kebijakan hukum (legal policy) yang dibuat secara resmi oleh negara tentan...
Buku ini ditujukan sebagai buku teks untuk mempelajari Ilmu Politik Hukum sebagai suatu cabang ilmu ...
Penggunaan kekerasan oleh penyidik dalam pemeriksaan tersangka tidak dibenarkan terlebih yang dapat...
Buku ini berasal dari naskah disertasi penulis berjudul “Dinamika Sosial Politik Desa Adat Kuta Ba...
Judul skripsi ini adalah “pola asuh orang tua kepada pekerja anak dikawasan wisata tapak padri”. A...
PERAN HUBUNGAN MASYARAKAT DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN REPUBLIK IND...
Penulis mengucap puji dan syukur serta berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kasih yang telah membe...
Politik hukum adalah persoalan pencapaian tujuan bersama. Politik hukum pertanahan nasional adalah ...
Aborsi sudah menjadi hal yang aktual dan peristiwanya sudah terjadi dimanamana dan dilakukan oleh si...
Tujuanpenelitian adalahuntuk faktor yang menyebabkan terjadinya penelantaran anak yang dilakukan ora...
Dari masa ke masa, pelindungan1 Hak Cipta di Indonesia mengalami pasang surut. Diawali dengan penera...
Buku ini ditujukan sebagai buku teks untuk mempelajari Ilmu Politik Hukum sebagai suatu cabang ilmu ...
Buku ini ditujukan sebagai buku teks untuk mempelajari Ilmu Politik Hukum sebagai suatu cabang ilmu ...
Buku ini ditujukan sebagai buku teks untuk mempelajari Ilmu Politik Hukum sebagai suatu cabang ilmu ...
Penulisan ini mengkaji permasalahan tentang penggunaan saksi dari penyidik kepolisian atau lebih di...
Politik hukum adalah arah kebijakan hukum (legal policy) yang dibuat secara resmi oleh negara tentan...
Buku ini ditujukan sebagai buku teks untuk mempelajari Ilmu Politik Hukum sebagai suatu cabang ilmu ...
Penggunaan kekerasan oleh penyidik dalam pemeriksaan tersangka tidak dibenarkan terlebih yang dapat...
Buku ini berasal dari naskah disertasi penulis berjudul “Dinamika Sosial Politik Desa Adat Kuta Ba...
Judul skripsi ini adalah “pola asuh orang tua kepada pekerja anak dikawasan wisata tapak padri”. A...
PERAN HUBUNGAN MASYARAKAT DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN REPUBLIK IND...