PENGHAPUSAN MEDIASI DALAM PROSES PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DI PENGADILAN NIAGA

Mediasi dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrument efektif mengatasi kemungkinan penumpukan perkara di pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 mengatur tentang Prosedur Mediasi. Dalam Peraturan tersebut diadakan pengecualian sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 ayat (2) bagian (a) point pertama. Salah satu sengketa yang dikecualikan kewajiban mediasi yaitu sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga. Permasalahan yang akan dibahas yaitu apakah penghapusan lembaga mediasi di Pengadilan Niaga sudah tepat menurut prinsip perdamaian dan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dan bagaimanakah seharusnya lembaga mediasi dalam penyelesaian sengketa bisnis di Pengadilan Niaga. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh hasil dalam Perma No. 1 Tahun 2016 mengatur tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, peraturan tersebut tidak sesuai dengan prinsip perdamaian dan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. lembaga mediasi yang seharusnya dapat di terapkan dalam Pengadilan Niaga dengan memberikan waktu 2 minggu untuk melakukan proses mediasi di Pengadilan Niag