KARTEL GARAM LOKAL PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (STUDI DI DESA DRESIKULON KECAMATAN KALIORI KABUPATEN REMBANG)

Masyarakat di desa Dresikulon Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang sebagian besar bermatapencaharian sebagai penggaram pada musim kemarau, baik itu sebagai petani pemilik tambak, petani kecil, petani penggarap ataupun tengkulak. Sebagai daerah yang berada dijalur pantura, semestinya penggaram didesa dresikulon memiliki peluang besar untuk mengakses pasar yang lebih baik. Namun, kenyataannya tidaklah demikian. Harga merupakan permasalahan utama, sedangkan dampak garam impor nasional dan upaya pemakluman dari petani dan masyarakat merupakan persoalan tersendiri. Indikator awal identifikasi kartel berdasarkan pada peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) nomor 4 tahun 2010 digunakan untuk menemukan adanya indikasi kartel di dalam pola-pola distribusi garam lokal di desa Dresikulon. Tindakan sosial Weber digunakan untuk mengungkap faktorfaktor pendukung mengapa praktik tersebut masih bertahan sampai saat ini. Interaksionisme simbolik untuk mengetahui pelanggaran hukum seseorang berat, karena faktor individu atau faktor toleransi atau bahkan pengabaian dari masyarakat. Sedangkan sosiologi hukum Islam mencoba untuk menganalisis dan mengkategorikan dalam ‘urf dan kemaslahatan apa praktik distribusi garam tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis bersifat field research deskriptik analitik. Populasi penelitian ini adalah petani garam, tengkulak dan tokoh masyarakat, dari populasi tersebut diambil sampel sebanyak 15 (lima belas) orang, dengan metode accidental sampling. Dari hasil analisis tersebut akhirnya terjawab bahwa pola-pola distribusi garam di desa Dresikulon terdapat praktik-praktik dan keadaan yang menunjukkan adanya indikasi kartel. Tindakan tersebut masih bertahan sampai saat ini karena adanya upaya pemakluman dari petani penggarap, petani pemilik dan tengkulak. Peran pemerintah dan masyarakat sebagai institusi distribusi tidak berfungsi dengan baik. Sedangkan dari sudut pandang sosiologi hukum Islam, praktik distribusi garam termasuk kategori ‘urf al fasid dan maslahah mulqah karena dibalik ada maslahat menurut petani dan tengkulak ternyata ada unsur eksploitasi