PENETAPAN DISPENSASI NIKAH AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2010-2015 (ANALISIS HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA)

Skripsi ini membahas tentang penetapan dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2010-2015 dengan analisi hukum acara Peradilan Agama. Dalam penelitian ini penyusun meneliti sejauh mana alat bukti serta pertimbangan hukum yang digunakan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam merumuskan penetapan dikabulkan atau ditolaknya perkara permohonan dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah, serta sejauh mana kekuatan alat bukti serta pertimbangan hukum tersebut jika ditinjau dari hukum acara Peradilan Agama. Penelitian ini merupakan penelitian library research dengan data yang diperoleh dari website Pengadilan Agama Yogyakarta, didukung dengan penelitian field research melalui wawancara mendalam kepada 3 orang hakim Pengadilan Agama Yogyakarta. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis berdasarkan tinjauan hukum acara Peradilan Agama. Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian penyusun dari penetapan permohonan dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2010-2015 dapat diketahui bahwa Alat bukti yang digunakan oleh mayoritas hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah belum cukup kuat dan belum memenuhi jumlah minimal alat bukti menurut hukum pembuktian dalam hukum acara Peradilan Agama karena alat bukti yang digunakan oleh mayoritas hakim hanya mencukupkan kepada satu alat bukti saja yaitu alat bukti surat dan dari 174 perkara yang diputus hanya ada 60 perkara yang menggunakan alat bukti keterangan saksi dan tidak pernah menggunakan sumpah pelengkap/supletoir untuk penetapan yang hanya menggunakan alat bukti surat. Selain itu alat bukti surat yang diajukan dalam persidangan juga mayoritas hakim hanya mencukupkannya dengan alat bukti yang bersifat administratif saja dan mengabaikan alat bukti surat yang bersifat substantif berupa surat keterangan hamil dari dokter/bidan. Hal ini dapat dilihat dari 174 penetapan dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah yang diputus Pengadilan Agama Yogyakarta hanya 32 penetapan yang menggunakan surat keterangan hamil yang dikeluarkan dokter/bidan. Adapun pertimbangan hukum yang digunakan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta untuk menetapkan mengabulkan permohonan dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah, ada 3 (tiga) aspek pertimbangan yang sudah cukup kuat untuk dijadikan pertimbangan untuk mengabulkan permohonan tersebut yaitu aspek hukum, aspek sosial, aspek moral /agama, dan ada 2 (dua) aspek yang menurut penyusun belum cukup kuat untuk digunakan sebagai pertimbangan untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah dilihat dari dampaknya yang sangat memungkinkan menjadi pemicu perceraian di kemudian hari yaitu pertimbangan dari aspek ekonomi dan aspek psikologis anak