IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK KONSUMEN DALAM UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN DAGING SAPI TIDAK LAYAK KONSUMSI (STUDI KASUS DI KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2016)

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analitis dengan mendeskripsikan dan menguraikan hasil temuan penyusun kemudian melakukan analisis terhadap temuan tersebut melalui teknik perolehan data wawancara dengan Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan (DINTANKAN) Kabupaten Banjarnegara, Dinas Kesehatan (DINKES) Kabupaten Banjarnegara, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UMKM (DISPERINDAGKOP) Kabupaten Banjarnegara, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Banjarnegara, Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara. Terdapat dua kubu yang berpendapat mengenai ada dan tidak ada daging sapi yang tidak layak dikonsumsi tahun 2016 di pasar-pasar tradisional Kabupaten Banjarnegara. Kepala DINTANKAN mengatakan tahun 2016 tidak pernah di temukan daging yang tidak layak konsumsi. Di sisilain PPNS Bidang Perdagangan DISPERINDAGKOP dan Staf Fungsional Lapangan DINKES mengatakan bahwa setiap kali sidak hampir di semua pasar-pasar tradisional Kabupaten Banjarnegara ditemukan daging sapi yang tidak layak konsumsi. Dengan demikian menunjukkan bahwa prospek implementasi perlindungan hak konsumen dalam UUPK terhadap peredaran daging sapi tidak layak konsumsi belum dapat direalisasikan secara menyeluruh dan penuh karena masih terdapat pelaku usaha yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 UUPK, meskipun sampai saat ini belum ada konsumen yang meminta tanggung jawab pelaku usaha sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 19 ayat (1). Selain itu masih ada beberapa upaya yang belum dilakukan oleh pemerintah dalam mengimplementasikan perlindungan konsumen sebagaimana diamanatkan dalam UUPK