TINJAUAN TERHADAP SISTEM SANKSI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PERIKANAN DI INDONESIA PERSPEKTIF POLITIK HUKUM PIDANA

Metode penelitian yang penyusun gunakan adalah metode penelitian lapangan (field research) dengan sifat penelitian deskriftif-analisis guna menganalisa sistem sanksi dalam UU Perikanan dengan menggunakan teori politik hukum pidana dan pemidanaan, penyertaan dan asas-asas tujuan hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata dalam lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan nelayan lokal di perairan Natuna untuk selanjutya diidentifikasi menggunakan peraturan perundang-undangan dan disesuaikan dengan keadaan sosial masyarakat. Hasi penelitian ini menyimpulkan bahwa ketentuan sanksi dalam UU Perikanan telah sesuai dengan sistem sanksi dalam hukum pidana, yaitu sistem dua jalur atau double track system. Namun pada tataran implementasi, ketentuan sanksi tidak diterapkan dengan maksimal, sebab dalam penentuan tersangka tidak menggunakan teori penyertaan. Selain itu, ketentuan sanksi yang ada belum mencapai tujuan pemidanaan dan tujuan hukum. Oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian sistem sanksi dalam UU Perikanan dengan sistem sanksi dalam hukum pidana, agar dapat ditentukan sanksi yang seharusnya n kepada pelaku tindak pidana