KEDUDUKAN DPD RI DALAM PROSES LEGISLASI PERSPEKTIF PRINSIP KEADILAN DAN PRINSIP PERSAMAAN DALAM AL-QUR’AN

Munculnya Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mengakibatkan perubahan di sistem ketatanegaraan Republik Indonesia menjadi 2 (dua) kamar yang biasa disebut dengan sistem bikameral. Hadirnya DPD RI untuk mempertegas dalam sistem pembagian kekuasaan yang disebut dengan Trias Politica yang mana telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta dilatarbelakangi oleh tuntutan demokrasi untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat di daerah dan memperluas serta meningkatkan partisipasi daerah dalam kancah nasional. Akan tetapi kenyataannya kewenangan DPD RI khususnya dibidang legislasi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia seolah-olah dibatasi dengan hadirnya Undang- Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan pemaparan diatas tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sekaligus memahami kedudukan DPD RI dalam proses legislasi di Indonesia ditinjau dari prinsip keadilan dan prinsip persamaan dalam Al-Qur‟an, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research), yang bersifat deskriptif-analisis, dengan teknik pengumpulan data primer, sekunder, dan tersier.Untuk menganalisis data penyususn menggunakan analisis kualitatif dengan metode induktif, serta pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis dan normatif. Yuridis terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku, sedangkan normatif terhadap prinsip keadilan dan prinsip persamaan dalam Al-Qur‟an. Setelah dilakukan analisis, ditemukan bahwa kedudukan DPD RI dalam praktek legislasi bertentangan dengan prinsip keadilan dan prinsip persamaan dalam Al-Qur‟an. Sebab, jika dilihat dari aspek keanggotaan, fungsi, dan wewenang DPD yang telah diatur dalam Undang-Undang belumlah sesuai dengan prinsip keadilan dan prinsip persamaan dalam Al-Qur‟an. Oleh sebab itu, DPD belumlah cukup dapat mempersentasikan kepentingan daerah sebagaimana mestinya, sehingga begitu sulit untuk mewujudkan kesejahteraan umat