PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH TENTANG BAIʹAH DAN RELEVANSINYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2008 TENTANG PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Ibnu Taimiyah merupakan sosok yang kontroversial, dia adalah cermin pribadi yang mampu membangkitkan rasa kagum yang dalam pada sebagian masyarakat sekaligus juga caci maki pada sebagian yang lain. Terlepas dari semua itu, beliau merupakan sosok yang cukup banyak melahirkan sebuah karya dan pemikiran. Salah satu pemikiran beliau yang terkait dengan Ummah dalam teologi dan sejarah Islam yaitu tentang bai’ah. Arti kata baiáh mempunyai arti sumpah atau janji. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh MPR ketika melantik calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 42 tahun 2008. Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 ayat (1) tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden disebutkan bahwa pasangan calon terpilih dilantik atau di baiáh menjadi Presiden dan Wakil Presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dalam penjelasan undang-undang yang telah diamandemen disebutkan anggota MPR itu terdiri dari anggota DPR dan DPD. Sementara disisi lain Ibnu Taimiyah mempunyai pendapat bahwa orang yang berhak untuk melakukan baiáh terhadap seorang pemimpin yaitu adalah semua pihak yang berpengetahuan, berbakat, berpengaruh dan mempunyai kekuasaan(ahl al-shaukah) yang turut terlibat dalam proses itu. Dalam penelitian ini berusaha membedah dan menjelaskan relevansi konsep baiáh menurut Ibnu Taimiyah dengan Undang-undang No. 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Penelitian ini termasuk kategori penelitian kepustakaan (library research) yakni penelitian yang menjadikan sumber pustaka sebagai sumber (data) utama. Sumber data utama yang digunakan adalah kitab Minhājus Sunnah An-Nabawiyyah fi Naqdi Kalami Asy-Syi’ah wal Qadariyyah dan beberapa buku pendukung lainya yang berkaitan dengan pembahasan ini sebagai referensi. Dalam mengulas pembahasan ini penulis menggunakan dua teori yaitu teori Politik Profetik dan Maslahah mursalah. Hasil yang diperoleh Ibnu Taimimiyah memberikan penjelasan tentang konsep bai’ah. Pengertian baiáh menurutnya yaitu sumpah setia yang mempertalikan pemimpin dan masyarakatnya. Baiáh identik dengan sebuah perjanjian dan sebagaimana layaknya semua ragam perjanjian, baiáh melibatkan dua kelompok: disatu sisi, pihak pemimpin dan masyarakat. Perluasan sekup bai’ah dengan melibatkan semua unsur masyarakat yang berpengaruh merupakan salah satu pemikiran pokok Ibnu Taimiyah yang tidak sejalan dengan implikasi elitis konsep ahl al-hal wa al-āqd. Adapun relevansinya dengan UU No. 42 Tahun 2008, berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam undang-undang ini disebutkan tentang pasangan calon terpilih dilantik atau di baiáh menjadi Presiden dan wakil Presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Setelah dianalisis berdasarkan pengertian dan konsep baiáh, menurut pengertian yang diberikan Ibnu Taimiyah, Undang-undang ini tidak memenuhi standar baiáh menurut Ibnu Taimiyah. Walaupun menurut kategori Ibnu Taimiyah, MPR tidak memenuhi standar sebagai orang yang berhak melakukan bai’áh, tapi jika dilihat dalam perspektif teori maslahah mursalahah, pelantikan yang dilakukan MPR terhadap calon terpilih Presiden dan Wakil Presiden tetap sah dan memenuhi syarat berdasar tujuan asas maslahah mursalah yaitu memelihara dari kemadaratan dan menjaga kemanfaatannya