KEWARGANEGARAAN GANDA DALAM PERSPEKTIF SIYASAH

Penelitian ini membahas mengenai permasalahan status kewarganegaraan ganda. Permasalahan ini muncul ketika Arcandra Tahar diangkat menjadi menteri Energi Sumber Daya Mineral. Sempat diketahui bahwa Arcandra ini memiliki passport warga negara Amerika Serikat, menurut UU No 12 tahun 2006 secara sukarela Arcandra telah melepaskan statusnya sebagai warga negara Indonesia. Pengangkatan inilah yang menjadi polemic di kalangan ahli hukum tata negara mengapa sampai bisa lolos menjadi menteri. Akhirnya diturunkanlah Arcandra dari kursi menteri ESDM. Tidak hanya kasus Arcandra kasus Gloria pun turut mengikuti kasus yang menguatkan tentang wacana kewarganegaraan ganda ini. Gloria adalah seorang warga keturunan prancis yang gagal menjadi Paskibraka ketika 17 Agustus 2016 lalu. Dari kedua kasus ini muncullah wacana penerapan asas kewarganegaraan ganda di kalangan dewan, ahli politik, ahli hukum tata negara. Dari permasalahan ini sehingga peneliti mampu untuk menemukan sebuah rumusan maslah yang digunakan untuk melakukan penelitian. Rumusan masalah tersebut adalah Bagaimana tinjauan fikih siyāsah terkait wacana dwi kewarganegaraan di Indonesia? Selain itu untuk menambah komperhensifnya penelitian ini dikaji pula tentang dampak yang ditimbulkan jika Indonesia menerapkan asas dwi kewarganegaraan ini. Apakah menimbulkan dampak yang postif ataukan menimbulkan dampak yang negatif bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara Kedua rumusan maslah ini dijawab dengan menggunakan teori fikih siyāsah untuk membedah permasalahan ini. Teori ini difokuskan kepada kajian hak- hak dan kewajiban warga negara serta tugas negara dalam Islam. Dari kajian teori tersebut muncullah hasil dari sebuah analisis yang dilakukan dari proses penumpulan data dari penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa di dalam hukum tata negara Islam tidak mengenal istilah dwi kewarganegaraan dikarenakan prinsip kewarganegaraan di dalam Islam adalah prinsip akidah. Selain itu dwi kewarganegaraan ganda ini sangat riskan jika diterapkan di Republik Indonesia karena tidak menutup kemungkinan kedaulatan negara akan terancam, spionase yang dilakukan oleh negara lain, ekspansi politik, ekonomi dan budaya yang kian sukar untuk dibendung