PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI, DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DI INDONESIA

Pada masa orde baru telah terjadi ketimpangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah meskipun pada saat itu telah diberlakukan peraturan undang-undang terkait otonomi daerah. Permasalahan ketimpangan tersebut dinilai sebagai pangkal dari timbulnya krisis saat itu. Akhirnya pada tahun 1999 pemerintah menerbitkan dua undang-undang mengenai pelaksanaan otonomi daerah, yaitu UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 yang kemudian diamandemen menjadi UU No. 32 da 33 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan Daerah. Selama tahun 2010-2014, alokasi dana perimbangan meningkat rata-rata sebesar 10,8% per tahun, sedangkan pada tahun 2015 diperkirakan meningkat 9,4% dari tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, dan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia tahun 2009-2014. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, dan Kementrian Keuangan RI. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan regresi data panel analisis fixed effect model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada periode tahun 2009 hingga tahun 2014, untuk pertumbuhan ekonomi keseluruhan variabel berupa Desentralisasi Fiskal (DF), kemiskinan (POV) memiliki pengaruh yang signifikan dan sesuai hipotesis penelitian, kecuali variabel pengangguran (UE) . Adapun pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) keseluruhan variabel berupa Desentralisasi Fiskal (DF), ketimpangan (GI), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rata-rata tiap variabel telah berpengaruh signifikan dan sesuai dengan hipotesis penelitian, kecuali variabel Dana Bagi Hasil (DBH)