ANALISIS YURIDIS ASPEK PERJANJIAN JUAL BELI TERHADAP PUTUSAN NOMOR 03/PDT.G/2015/PN.BTL

Tanah adalah hal yang penting dalam kehidupan bangsa indonesia. Salah satu cara untuk memperoleh tanah adalah melalui jual beli. Jual beli menurut UUPA merupakan perbuatan hukum yang berupa penyerahan hak milik (penyerahan tanah untuk selamalamanya) oleh penjual kepada pembeli yang pada saat itu juga menyerahkan harganya kepada pembeli yang mengakibatkan beralihnya hak atas tanah dari penjual kepada pembeli. Dalam hukum barat jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak pada saat mereka mencapai kata sepakat mengenai harga yang diperjual belikan sesuai dengan bunyi pasal 1458 yakni "jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar". Dalam pelaksanaan jual beli pasti melibatkan sebuah kata perjanjian di awal. Dalam putusan 03/pdt.G/2015/PN.Btl telah mencakup syarat sahnya perjanjian, namun masih terdapat keganjalan. Dimana dalam putusan perkara tersebutmenjelaskan bahwa jalannya pelaksanaan jual beli sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian seperti yang tertera dalam Pasal 1320 KUHPerdata . Namun, dalam berjalannya perjanjian tersebut penjual sebagai Penggugat merasa dirugikan. Maka, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sesuai atau tidaknya dengan aspek perjanjian. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian pustaka (library research), yaitu dengan mana menggunakan data kepustakaan untuk mencari data dengan membaca serta menelaah sumber tertulis yang menjadi bahan dalam penyusunan dan bahan skripsi adalah mendeskripsikan atau menganalisis terhadap Putusan Nomor 03/PDT.G/PN.BTL. Penelitian ini mengkaji dan meneliti berbagai literature yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang dilakukan dengan penelitian kepustakaan. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Putusan Nomor 03/PDT.G/2015/PN.BTL, Adapun beberapa aspek-aspek dalam perjanjian, menurut penyusun bahwa, dengan berjalannya pelaksanaan perjanjian jual beli tersebut sudah masuk dalam aspek-aspek perjanjian. Dimana sudah dijelaskan oleh penyusun dalam Tinjauan Umum mengenai perjanjian serta syarat sahnya perjanjian telah sesuai dengan peraturan aspek perjanjian. Hal tersebut didasarkan dan sudah dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang diatur dalam Pasal 1313 yakni "suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih.