ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM YANG MENOLAK GUGATANWANPRESTASI ( STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NO.119/PDT.G/2015/PN.YK )

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang menarik untuk dikaji karena berkaitan dengan keberadaan hukum dan manusia. Oleh karena itu dibutuhkan kehadiran aparat penegak hukum untuk mewujudkan kehendak hukum. Dengan cara memandang hukum seperti itu, maka pengadilan sebagai salah satu institusi yang bertugas menegakkan kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan tugasnya, hakim harus memahami ruang lingkup tugas dan kewajibannya sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan. Karena paradigma pradilan sebagai simbol keadilan mengandung muatan bahwa putusanputusan pengadilan akan memberikan keadilan kepada warga masyarakat, terutama yang berurusan dengan pengadilan. Namun dalam putusan perkara No.119/Pdt.G/2015/PN.Yk pertimbangan hukumnya kurang lengkap, karena hanya didasarkan pada undang-undang koperasi tanpa memperhatikan ketentuan KUH Perdata khususnya tentang perjanjian. Dalam penelitian ini, penulis bermaksud untuk meneliti: pertama, bagaimana analisis yuridis pertimbangan hakim dalam Putusan perkara No.119/Pdt.G/2015/PN.Yk? kedua, bagaimana analisis putusan perkara No.119/Pdt.G/2015/PN.Yk ditinjau dari aspek yuridis, filosofis dan sosiologis? Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (library research), maka dalam pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundangundangan (statute approach), dengan pendekatan tersebut pemecahan dalam perkara No.119/Pdt.G/2015/PN.Yk dengan melihat pertimbangan hukum yang ada dalam putusan tersebut. Sifat penelitian ini adalah deskritif-analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam putusan perkara No.119/Pdt.G/2015/PN.Yk yang menolak seluruh gugatan penggugat dengan pertimbangan hukumnya menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi kurang lengkap tanpa memperhatikan ketentuan Pasal 1338 dan Pasal 1397 KUH Perdata. Selain itu, putusan perkara No.119/Pdt.G/2015/PN.Yk mengedepankan aspek kemanfaatan dari pada aspek keadilan dan aspek kepastian hukum