PEMENUHAN HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA YOGYAKARTA

Hak politik sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia merupakan hak yang dimiliki oleh setiap masyarakat tanpa terkecuali bagi masyarakat penyandang disabilitas. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Salah satu sarana pemenuhan hak politik sebagai hak yang dimiliki oleh setiap masyarakat adalah dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Jumlah penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta yang telah memiliki hak pilih diperkirakan mencapai angka 1.140 Jiwa, dengan tingkat partisipasi pada pemilu 2014 sebesar 66,5 %. Berdasarkan uraian tersebut, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan upaya-upaya pemenuhan hak politik dalam pemilihan umum yang dilakukan oleh KPU Kota Yogyakarta mengingat telah disahkannya Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang mana di dalamnya juga mengatur di antaranya mengenai hak-hak politik penyandang disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian upaya-upaya pemenuhan hak politik dalam pemilihan umum yang dilakukan KPU Kota Yogyakarta dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas juga peraturan perundang undangan lainnya. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris dengan menggunakan dasar-dasar berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Penelitan ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang digunakan sebagai sumber data. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara secara langsung dengan narasumber yang berkaitan serta dokumentasi terhadap data-data berkaitan yang ditemukan di lapangan yang kemudian dianalisa sehingga dihasilkan kesimpulan penelitian. Hasil penelitian yang diperoleh adalah KPU Kota Yogyakarta sebagai penyelenggara Pemilu di wilayah Kota Yogyakarta telah melakukan upaya-upaya pemenuhan hak politik bagi masyarakat penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Upaya-upaya yang dilakukan oleh KPU Kota Yogyakarta tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik, meskipun upaya tersebut belum sepenuhnya memenuhi seluruh hak politik penyandang disabilitas dalam pemilihan umum. Upaya-upaya KPU Kota Yogyakarta dalam rangka melakukan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam pemilihan umum di antaranya, melakukan pemaksimalan pendataan pemilih terhadap penyandang disabilitas, memberikan sosialisasi dan simulasi mengenai kesamaan hak politik bagi penyandang disabilitas dan pelayanan terhadap penyandang disabilitas dalam pemilihan umum, pelibatan penyandang disabilitas dengan melakukan rekrutmen Relawan Demokrasi yang beberapa di antaranya adalah penyandang disabilitas dan melibatkan penyandang disabilitas sebagai petugas dalam struktur pelaksana pemilihan umum, serta penyediaan sarana dan prasarana TPS yang Aksesibel