ANALISIS PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK PASAL 3 PADA SKH REPUBLIKA (STUDI KASUS PEMBERITAAN REKLAMASI TELUK JAKARTA EDISI 1-15 APRIL 2016)

Jatuhnya era pemerintahan orde baru merupakan masa dimana gerbang kebebasan pers mulai terbuka lebar. Keran-keran informasi mulai mengucur deras dan bahkan sulit untuk dikendalikan dalam era kebebasan pers saat ini. Dengan era kebebasan pers, tidak ada lagi kontrol dan pengawasan yang ketat terhadap pers layaknya era orde baru. Namun dengan berlindung di balik kebebasan pers, kini pers dan sajiannya secara subjektif berkecenderungan untuk menumbuhkan benih-benih disintegrasi di masyarakat. Maka dari itu perlu adanya Kode Etik Jurnalistik untuk menjadi pedoman guna mewujudkan praktik-praktik jurnalisme di Indonesia yang sehat, bebas dan bertanggung jawab. Penelitian ini akan membahas dan menganalisis penerapan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers di Harian Umum Republika dalam produk jurnalistiknya dengan mengacu pada studi kasus pemberitaan Reklamasi Teluk Jakarta pada edisi 1-15 April 2016. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah analisis isi deskriptif kualitatif dengan teknik filling system (sistem pengkategorian). Dilakukan metode sampling acak sederhana untuk menentukan 8 dari 17 berita dalam kurun edisi 1-15 April 2016 yang akan dianalisis per berita dan dibedah dengan empat kategori dalam pasal 3 Kode Etik Jurnalistik, yaitu menguji informasi (dibagi menjadi dua sub kategori : verifikasi terhadap fakta dan uji silang pernyataan narasumber), keberimbangan berita, tidak mencampuradukkan fakta dan opini, serta menghormati asas praduga tidak bersalah. Data hasil analisis akan disajikan per kategori dalam bab pembahasan. Hasil penelitian dari 8 berita yang berhasil dianalisis adalah terdapat 1 dari 8 berita melakukan pelanggaran verifikasi terhadap fakta, 3 dari 8 berita tidak melakukan disiplin klarifikasi pernyataan antar narasumber, 6 dari 8 berita tidak berimbang, 5 dari 8 berita mencampuradukkan fakta & opini yang menghakimi, dan 2 dari 3 berita yang dapat dianalisis tidak menghormati asas praduga tidak bersalah. Selain daripada kedua sub kategori menguji informasi (verifikasi fakta dan disiplin klarifikasi terhadap fakta), jumlah pelanggaran lebih banyak dibandingkan dengan jumlah berita yang telah menerapkan KEJ Pasal 3