STUDI KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF (IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 21 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI SD NEGERI 1 TRIRENGGO BANTUL)

Pengundangan suatu peraturan kebijakan bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai yang diidealkan masyarakat, memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat, memanfaatkan peluang baru untuk kepentingan masyarakat dan melindungi masyarakat dari praktik merugikan. Praktik pelaksanaan kebijakan yang telah diundangkan, perlu untuk dikawal agar tujuan dari kebijakan tersebut, yang melindungi (to protect), menghormati (to respect) dan memenuhi (to fulfill) hak, dapat benar-benar terlaksana. Penelitian kualitatif ini mendeskripsikaan pendidikan inklusif di SD Negeri 1 Trirenggo. Pendekatan yurudis-empiris digunakan sebagai analisis berbagai peraturan kebijakan untuk digabungkan dengan berbagai fakta dan perilaku di sekolah. Sedangkan political public policy adalah analisis studi peraturan kebijakan yang menekankan pada hasil. Karakteristik mono disciplinary approach digunakan sebagai dasar pembahasan kebijakan tertentu saja, yaitu pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas di Yogyakarta. Hasil penelitian menemukan bahwa: pelaksanaan pendidikan inklusif di SD Negeri 1 Trirenggo sudah sesuai kebutuhan siswa Penyandang Disabilitas yang ada. Kesiapan sekolah baik secara hard resoursces seperti media belajar, infrastruktur, dan fasilitas; maupun secara soft resourses seperti kompetensi tenaga pendidik dan manajerial sekolah menjadikan sekolah ini pantas untuk digunakan sebagai percontohan dalam penyelenggaraan penddikan inklusif di Kabupaten Bantul. Implementasi berbagai peraturan kebijakan pendidikan inklusif belum sepenuhnya terlaksana. Hal ini seperti penyediaan Guru Pembimbing Khusus (GPK) dan bantuan peningkatan layanan sekolah inklusif, yang seharusnya disediakan melalui implementasi peraturan kebijakan, belum mampu memenuhi kebutuhan Sekolah Penyelenggaran Pendidikan Inklusif (SPPI). Koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif dari tingkat kecamatan, kabupaten dan provinsi, sudah dibentuk melalui peraturan kebijakan, meskipun belum menunjukkan kinerja yang maksimal. Sulitnya akses untuk memperoleh bantuan dan fasilitas bagi SPPI adalah salah satu contoh koordinasi yang belum terstruktur. Disamping, kesiapan sumber daya yang disediakan memang belum dapat mencukupi kebutuhan di lingkup wilayah Provinsi Yogyakarta. Untuk menanggulangi hal tersebut, SD Negeri 1 Trirenggo melakukan berbagai inisiatif manajemen, sebagai usaha untuk tetap memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh siswa. Inisiatif ini dilakukan dengan kerja sama antar lembaga, seperti Fakultas Ilmu Pendidikan UNY, Dinamika Edukasi Dasar dan Yayasan Karinakas Indonesia. Dan inisiatif ini, adalah satu cara untuk menjembatani sistem koordinasi Pusat Penyelenggara Pendidikan Inklsif (PSPI) Yogyakarta yang belum sepenuhnya berjalan