PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KOTA PADANG

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KOTA PADANG Bunga Dwinanda Putri. 1010113064. Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK VIII (Hukum Administrasi Negara). 57 Halaman. Tahun 2014 ABSTRAK Salah satu sumber yang memegang peranan penting dari penerimaan daerah adalah Retribusi daerah. Sebagai sumber pendapatan yang memegang peranan yang sangat penting maka dalam melakukan pemungutan Retribusi diperlukan aturan yang memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah untuk melaksanakannya. Sedangkan Izin Mendirikan Bangunan sendiri merupakan salah satu jenis retribusi yang dipungut pemerintah daerah melalui dinas terkait, dalam hal ini Dinas Tata Kota dan Bangunan yang merupakan bagian dari golongan retribusi perizinan tertentu. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan menjadi bagian penerimaan dari Kota padang. Dengan demikian besarnya kebutuhan untuk melaksanakan pemerintahan pada Kota padang, maka diperlukan upaya yang semaksimal mungkin dalam menggali potensi-potensi sumber penerimaan. peneltian ini dilakukan di Kota Padang dengan permasalahan (1) Bagaimana proses pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kota Padang, (2) Bagaimana upaya hukum terhadap keberatan masyarakat atas penetapan tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kota Padang. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui bagaimana proses pemungutan retribusi izin mendirikan bangunan di kota Padang dan bagaimana upaya hukum terhadap keberatan masyarakat atas ketetapan tarif retribusi izin mendirikan bangunan di Kota Padang. Metode yang dipakai untuk penelitian ini adalah metode Yuridis sosiologis. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kota Padang yang pemungutannya telah sesuai dengan Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2011. Dan upaya hukum terhadap keberatan masyarakat atas penetapan tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian keringanan retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Keringanan yang diberikan oleh Dinas Tata Ruang, Tata Bangunan dan Perumahan telah sesuai dengan peraturan Walikota yang telah ditetapkan. Saran penulis didalam proses pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kota Padang di harapkan agar proses pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan tidak memerlukan waktu yang panjang dan tidak menyulitkan masyarakat dalam melakukan prosedurnya dan Upaya hukum yang diberikan kepada masyarakat tidak hanya pemberian keringanan. Walikota juga bisa memberikan pembebasan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Diharapkan kepada Dinas Tata Ruang, Tata Bangunan dan Perumahan agar melakukan penyuluhan tentang adanya aturan tentang keringanan retribusi Izin Mendirikan Bangunan tersebut