KEWENANGAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) PADA PEMBERHENTIAN SEORANG DIREKSI DITINJAU DARI UNDANG UNDANG-UNDANG No. . 40 TAHUN 2007

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah perkembangan kewenangan RUPS dalam Perseroan Terbatas, dan bagaimanakah prosedur pemberhentian Direksi serta perlindungan hukumnya ? Penyusunan tesis ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk meneliti persoalan-persoalan hukum yang terkait dengan pemberhentian Direksi oleh keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder, yang biasa disebut penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer, sehingga diperoleh data primer dengan menggunakan metode wawancara. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa : Pertama, pelaksanaan pemberhentian Direksi yang belum habis masa jabatannya oleh RUPS tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 40Tahun 2007. Tidak ditemukan alasan Pemberhentian Direksi dan Direksi yang diberhentikan tidak diberikan kesempatan untuk membela diri. Kedua, bagi perseroan, akibat pemberhentian Direksi menyebabkan keuntungan perseroan menjadi menurun yang disebabkan oleh kebijakan Direksi tersebut. Karyawan perseroan yang merupakan asset berharga merasa tidak mendapatkan penghargaan yang semestinya. Berkurangnya keuntungan perseroan menyebabkan berkurangnya besar dana yang dialokasikan untuk bonus untuk karyawan dan tunjangan lainnya. Perlindungan hukumnya yaitu menggunakan prinsip the business judgement rule, direksi dapat dibebaskan dari tanggung jawab secara pribadi sekalipun tindakannya mengakibatkan kerugian pada perseroan, baik karena salah perhitungan maupun hal lain diluar kemampuan yang menyebabkan kegagalan dari tindakan tersebut, asalkan tindakan yang diambilnya tersebut dilakukan sebagai keputusan bisnis yang dibuat berdasarkan iktikad baik semata – mata untuk kepentingan perseroan