PERBANDINGAN AKAD MENURUT HUKUM ISLAM DAN PERJANJIAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Perjanjian merupakan perwujudan dari sebuah perikatan. Suatu perjanjian diartikan sebagai suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, sehingga dapat disimpulkan perjanjian akan menimbulkan perikatan antara para pihak yang membuat perjanjian. Dengan kata lain perikatan adalah pengertian abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang kongkrit atau sesuatu peristiwa. Pandangan hukum Islam terhadap akad (perjanjian) berbeda dengan pandangan hukum positif yang sekuler. Tanpa memperhatikan nilai-nilai agama, suatu akad dipandang sah menurut hukum positif bila terjadi atas dasar sukarela antara pihak- pihak yang bersangkutan, meskipun harus dalam batas kepatutan. Berbeda dengan hukum Islam yang masih menekankan nilai-nilai agama maka, kemerdekaan orang dalam membuat akad dan syarat-syarat tidak dapat menyimpang dari ketentuan- ketentuan ajaran agama, meskipun pihak-pihak bersangkutan telah menyatakan sukarela. Dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan dasar yang digunakan untuk menentukan sah atau tidaknya akad menurut Hukum Islam adalah Syariat Islam, sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata. Kesimpulan dari Penulisan Hukum ini adalah bahwa Perbedaan Akad dalam Hukum Islam dengan Perjanjian menurut Hukum Perdata terletak pada para pihak pembuat akad, pernyataan kehendak, obyek akad, dan tujuan akad. Akibat hukum yang terjadi dalam terminasi akad menurut Hukum Islam adalah kedudukan hukum para pihak kembali seperti sebelum terjadinya akad, sedangkan menurut KUHPerdata jika tidak memenuhi syarat subyektif maka dapat dibatalkan, jika tidak memenuhi syarat obyektif maka batal demi hukum