PERJANJIAN BAKU DALAM PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) BNI GRIYA DAN KAITANYA DENGAN UNDANG- UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Perjanjian baku adalah konsep perjanjian tertulis yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. Bank dalam memberikan kredit kepada debitur selalu menggunakan perjanjian baku yang sudah dipersiapkan dahulu dalam bentuk formulir. Dalam hal ini, klausula baku erat kaitannya dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perjanjian kredit dengan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dalam kaitannya dengan perjanjian baku dan asas kebebasan berkontrak dan untuk mengetahui perlindungan jasa layanan perbankan dengan fasilitas Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) telah sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 tentang perlindungan konsumen . Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif, yang mengacu kepada hukum yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Pendekatan normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data skunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian kredit dengan fasilitas kredit kepemilikan rumah (KPR) BNI Griya dengan nasabah selaku pemohon kredit selalu dibuat dalam bentuk perjanjian baku (standard contract), yang hampir seluruh klausul-klausul pasal dalam perjanjian kredit dengan fasilitas kredit pemilikan rumah (KPR) BNI Griya sudah dibakukan secara sepihak oleh pihak Bank BNI , nasabah tidak diberikan kesempatan untuk merundingkan atau menegosiasikan. Kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit BNI Griya hanya dilakukan sebagian saja. Dalam perjanjian kredit BNI Griya terdapat beberapa klausul-klausul baku yang dapat memberatkan konsumen. Prakteknya Bank BNI masih mengabaikan ketentuan mengenai pencantuman klausul baku yang diamanatkan oleh Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen