AKIBAT HUKUM PEMINJAMAN NAMA BADAN USAHA DALAM PROSES LELANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MENURUT PERATURAN PRESIDEN NO. 54 TAHUN 2010 DI PEMERINTAH KOTA SEMARANG

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa khususnya pada instansi pemerintah masih diwarnai dengan adanya faktor kedekatan hubungan (favoritisme) dengan pengambil kebijakan. Sistem dan mekanisme lelang pengadaan barang dan jasa telah diatur secara tegas dalam Keppres No. 54 Tahun 2010, namun mekanisme tersebut dinilai oleh beberapa kalangan masyarakat masih rawan akan terjadinya penyelewengan. Salah satu bentuk penyelewengan pengadaan barang dan jasa adalah peminjaman nama badan usaha yang dilakukan oleh orang atau badan usaha lain untuk mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa. Melihat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam proses lelang pengadaan barang/jasa yang berpotensi memunculkan terjadinya Peminjaman nama badan usaha sebagaimana tersebut di atas, serta tidak terpenuhinya persyaratan perjanjian yang berpotensi terjadi dalam setiap prosedur lelang sebagaimana isu-isu KKN dalam proses lelang. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana faktor-faktor penyebab peminjamanan nama tersebut dan tindakan hukum yang akan diambil bila badan usaha pemenang lelang tersebut wan prestasi serta hak dan kewajiban orang/badan usaha yang meminjam nama badan usaha tersebut, telah dilakukan penelitian terhadap beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah di Jajaran Pemerintah Kota Semarang yang menyelenggarakan Pengadaan Barang dan Jasa. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis akibat hukum peminjaman nama badan usaha dalam proses lelang pengadaan lelang barang/jasa pemerintah menurut Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 di Pemerintah Kota Semarang. Metode pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan dari sudut kaidah-kaidah dan pelaksanaan peraturan yang berlaku di dalam masyarakat, yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer yang ada di lapangan. Metode pendekatan yuridis empiris serta hasil penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa Bentuk-bentuk peminjaman nama badan usaha yang berpotensi terjadi pada proses lelang pengadaan barang/jasa menurut Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 di Pemerintah Kota Semarang, diantaranya adalah : a. Bentuk-bentuk peminjaman nama badan usaha yang Terkait dengan Ketepatan Waktu b. Bentuk-bentuk peminjaman nama badan usaha yang Mencerminkan Keberpihakan c. Bentuk-bentuk peminjaman nama badan usaha yang lebih mencerminkan sebagai bentuk pelanggaran terhadap hukum d.Bentuk-bentuk peminjaman nama badan usaha yang terkait dengan kewenangan/kompetensi sedangkan Akibat hukum apabila peminjam nama badan usaha pemenang dalam pengadaan lelang barang/jasa pemerintah wanprestasi menurut Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 di Pemerintah Kota Semarang, yaitu : a) Pemutusan Kontrak b) Jaminan pelaksanaan menjadi milik negara; c) Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa; d) Membayar denda dan ganti rugi kepada negara; e) Pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu tertentu