PENERAPAN UNDANG UNDANG JABATAN NOTARIS MENGENAI KECAKAPAN DAN KEWENANGAN BERTINDAK BERDASAR UMUR DALAM PRAKTEK KENOTARIATAN

Seseorang dalam melakukan perbuatan hukumnya, terlebih dahulu harus dinyatakan cakap untuk bertindak dan wenang menurut hukum. Cakap menurut hukum adalah sudah dinyatakan dewasa, sudah dapat menyadari akibat dari perbuatannya. Sampai saat ini batasan umur dewasa untuk dapat dikatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum belum ada keseragaman, sehingga muncul berbagai peraturan perundang-undangan yang menentukan sendiri batasan umur dewasa. Dalam Pasal 330 KUHPerdata disebut dewasa apabila sudah mencapai umur 21 tahun atau telah melangsungkan perkawinan, dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dewasa adalah sudah berumur 18 tahun, karenanya penting untuk diketahui bagaimana penerapan kecakapan dan kewenangan bertindak berdasar umur dalam praktek kenotariatan khususnya perlakuan hukum terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh seorang anak umur 18 tahun yang menurut KUHPerdata belum dapat dianggap cakap dalam melakukan perbuatan hukumnya. Dalam penelitian ini penulis menerapkan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidak seragaman mengenai batasan umur dewasa dalam Pasal 330 KUHPerdata dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris menyebabkan notaris menerapkan batas umur sesuai dengan akta yang dibuat. Untuk akta yang berhubungan dengan peralihan hak digunakan ketentuan batasan umur yang ada dalam KUHPerdata, sedang untuk akta-akta umum yang tidak berhubungan dengan Badan Pertanahan Nasional digunakan ketentuan batasan umur sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris