PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEPEMILIKAN HAK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN DI PEKUNDEN KOTA SEMARANG

Rumah susun dibangun sebagai upaya Pemerintah dalam rangka daya guna dan hasil guna tanah bagi pembangunan perumahan dan untuk lebih meningkatkan kualitas lingkungan pemukiman terutama di daerah-daerah yang berpenduduk padat. Rumah susun di Pekunden Kota Semarang merupakan salah satunya menjadi rumah susun percontohan di Kota Semarang, namun perlindungan hukum terhadap kepemilikan hak milik atas tanah satuan rumah susun di Pekunden Kota Semarang belum memberikan perlindungan hukum terhadap kepemilikannya yaitu bukti kepemilkan berupa sertipikat hak milik atas satuan rumah susun. Tujuan penelitian yang dibahas ini adalah perlunya perlindungan hukum terhadap kepemilikan hak milik atas satuan rumah susun di Pekunden Kota Semarang dan kendala yang dihadapi warga rumah susun untuk memiliki bukti kepemilikan dalam upaya hukum untuk menerbitkan sertipikat kepemilikan hak milik atas satuan rumah susun di Pekunden Kota Semarang. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis empiris dengan sumber data primer diperoleh dari penelitian langsung dilapangan sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder kemudian data yang diperoleh di analisa secara kualitatif guna menjawab permasalahan dari penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum ada perlindungan hukum terhadap kepemilikan hak milik atas satuan rumah susun di Pekunden Kota Semarang dalam bentuk sertipikat. Kendala yang dihadapi untuk memiliki sertipikat kepemilikan hak milik atas satuan rumah susun di Pekunden Kota Semarang adalah didalam proses untuk menerbitkan sertipikat tersebut berdasarkan Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun harus melibatkan Pihak Ketiga sebagai pengelola. Hasil data dari penelitian didapatkan bahwa belum adanya pihak ketiga yang terlibat dalam pengelolaan rumah susun dan kompensasi yang diberikan Pemerintah dalam proses penerbitan sertipikat-sertipikat kepemilikan hak milik atas satuan rumah susun di Pekunden Kota Semarang hanya baru berupa pembayaran pajak Bea Peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Karena bukti kepemilikan berupa sertipikat kepemilikan hak milik atas satuan rumah susun di Pekunden Kota Semarang sampai saat ini belum diterbitkan, untuk itu sudah saatnya diperlukan kebijakan pemerintah untuk membantu memberikan perlindungan hukum terhadap kepemilikan hak milik atas satuan rumah susun di Pekunden Kota Semarang dalam bentuk berupa membantu proses penerbitan sertipikat kepemilikan hak milik atas satuan rumah susun di Pekunden Kota Semarang