PENYELESAIAN SENGKETA SECARA MEDIASI OLEH MAJELIS PENGAWAS DAERAH ATAS KELALAIAN YANG DILAKUKAN NOTARIS TERHADAP AKTA YANG DIBUATNYA

Notaris sebagai pejabat yang berwewenang membuat akta otentik dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya ada kemungkinan melakukan suatu kelalaian. Kelalaian yang dilakukan notaris terhadap akta yang dibuatnya dapat menimbukan sengketa bagi para pihak. Sengketa yang terjadi antara notaris dan pihak yang dirugikan dapat diselesaikan dengan cara mediasi oleh Majelis pengawas Daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban notaris atas kelalaian yang dilakukannya terhadap akta yang dibuat notaris, mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa secara mediasi yang dilakukan Majelis Pengawas Daerah terhadap kelalaian yang dilakukan notaris, mengetahui apa yang menjadi hambatan penyelesaian sengketa secara mediasi oleh Majelis Pengawas Daerah, dan cara mengatasi hambatan tersebut. Penulisan tesis ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu suatu metode penelitian yang diperoleh dari aspek hukum positif maupun dari penelitian di lapangan. Penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara terhadap beberapa pengurus Majelis Pengawas Daerah Yogyakarta dan Notaris-PPAT Yogyakarta. Berdasarkan hasil penelitian yang diakukan penulis, maka dapat disimpulkan bahwa notaris dalam menjalankan tugasnya harus mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan atas kelalaian yang dilakukan terhadap akta yang dibuatnya. Pertanggungjawaban notaris tersebut dapat dilakukan dengan cara memperbaiki isi akta yang sesuai dengan aturan dalam UUJN, membayar ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan, dan menyediakan waktunya apabila dikemudian hari sengketa ini dijadikan perkara di pengadilan. Untuk menghindari terjadinya kelalaian dalam pembuatan akta, notaris harus memiliki kehati-hatian dan berpegang teguh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mekanisme yang dilakukan oleh MPD dalam penyelesaian sengketa atas kelalaian yang dilakukan oleh notaris adalah dengan berdasar pada UUJN dan Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Hambatan dalam penyelesaian sengketa secara mediasi dapat dibagi menjadi hambatan secara internal yaitu dari pihak pelapor dan terlapor, serta hambatan secara eksternal, yaitu dari pihak MPD yang membantu melakukan mediasi. Untuk mengatasi hambatan tersebut MPD harus bersikap professional dan mampu mensosialisasi keuntungan mediasi kepada para pihak yang bersengketa