KAJIA AN HUKUM M TERHADA AP EKSEK KUSI HAK T TANGGUN NGAN YANG DILAKUKA D AN DENGA AN PENJUA ALAN DI BA AWAH TA NGAN (St tudi di PT. Bank Pem mbangunan n Daerah Ja awa Tenga ah Caba ng Purwor rejo)

Keberadaan kredit macet dalam dunia perbankan merupakan suatu permasalahan yang sangat menganggu dan mengancam sistem perbankan Indonesia yang harus diantisipasi oleh semua pihak. Pada kenyataannya seringkali dijumpai bahwa bank menerima jaminan bukan milik debitor tetapi milik pihak ketiga. Apabila debitor cidera janji maka dilakukan eksekusi, dimana salah satunya adalah penjualan obyek Hak Tanggungan yang dilakukan di bawah tangan dengan alasan menginginkan nilai penjualan atas obyek Hak Tanggungan dapat diperoleh nilai yang sesuai dengan harga pasar. Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui segala permasalahan yang ada di bidang Hukum Jaminan khususnya tentang Kajian Hukum Terhadap Eksekusi Hak Tanggungan yang Dilakukan Dengan Penjualan Di Bawah Tangan (Studi di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Purworejo). Penelitian dilakukan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Purworejo. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Empiris yaitu cara yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu, untuk kemudian dilanjutkan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Adapun sumber data/faktor-faktor yuridis yang dipergunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah : Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda- benda yang berkaitan dengan tanah, dan Hasil wawancara dengan beberapa pihak terkait pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Purworejo. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam penyelesaian kredit macet hingga pelaksanaan eksekusi, dimana pemilik jaminan adalah pihak ketiga dilakukan beberapa langkah, dimulai dari pendekatan secara persuasif, somasi hingga penyelamatan kredit melalui eksekusi penjualan obyek Hak Tanggungan secara di bawah tangan, yang dalam pelaksanaannya mengalami berbagai hambatan yaitu masih ditempatinya rumah tersebut oleh debitor yang bersangkutan dan permasalahan yang terjadi misalnya dalam kasus pihak ketiga sebagai pemilik jaminan menolak tanahnya untuk dieksekusi. Agar tidak muncul permasalahan di kemudian hari dan memberikan perlindungan perlu segera dirumuskan undang-undang Hak Tanggungan tentang eksekusi secara di bawah tangan yang mengatur secara komprehensif pelaksanaan eksekusi sehingga memberikan perlindungan yang lebih baik dalam sistem hukum Hak Tanggungan dan demi menjamin kepastian hukum bagi semua pihak yang terkait. Kemudian beberapa hal yang perlu dipertegas diperjelas mengenai pasal-pasal yang berkaitan dengan eksekusi Hak Tanggungan, agar dalam pelaksanaannya tidak salah tafsi